Megawati Baru Cerita Pernah Akting Jadi Presiden atas Perintah Gus Dur
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Megawati Soekarnoputri mengaku pernah berakting sebagai presiden saat dia menjabat wakil presiden mendampingi presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada medio 1999 hingga 2001.
"Saya dua tahun [menjabat] wapres; tapi saya kalau boleh ngomong: akting presiden. Karena apa? Disuruh sama Gus Dur ke sono, ke sono; saya jalankan, beres," ujarnya dalam Peluncuran dan Diskusi Buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati mengaku memiliki pengalaman dalam pemerintah karena hal tersebut. Ia ingin tak ada satu pun yang meremehkan dirinya. "Ini supaya tahu nih, Bu Mega, karena banyak orang enggak tahu. Karena mau meremehkan saya, jangan deh kali, kali ini."
Megawati Soekarnoputri menjenguk Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
- Antara/ Ujang Zaelani
Megawati menyambut antusias peluncuran buku berjudul Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis lalu menyinggung keputusannya menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2024.
https://www.youtube.com/watch?v=7Kffjmojv04
"Saya dari jauh hari, ketika saya menulis amicus curiae, saya bilang, seorang warga negara memberikan pernyataan yang hilang dari manusia Indonesia sekarang ini adalah etika, moral, dan hati sanubari yang sudah tumpul, hanya ingin kuasa, ingin punya duit," sebut Megawati.
"Jadi, buku ini jadi saksi keadilan yang dikalahkan oleh kekuasaan. Buku ini juga menjadi bukti bekerjanya elektoral dan demokrasi prosedural."
Dia lalu bercerita saat menjabat presiden dan menjalankan pemilu langsung pada 2004, kemudian dinilai oleh dunia bahwa pemilu di Indonesia kala itu sebagai pemilu yang demokratis. Dia mengeklaim bahwa itu terjadi karena dia menjalankan kekuasaan yang benar sebagai presiden RI.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
Megawati menilai saat ini terkesan pura-pura demokrasi padahal yang terjadi sebaliknya. "Melalui pemilu elektoral, suara rakyat menjadi objek kekuasaan. Atas nama elektoral, seluruh penggunaan instrumen dan sumber daya negara dilegalkan," ujarnya.
