Bahlil 'No Comment' soal Kisruh JK-Agung Laksono Berebut Kursi Ketum PMI
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia enggan memberikan komentar terkait kisruh yang melibatkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono dan Jusuf Kalla (JK).
Agung Laksono dan JK diketahui tengah bersitegang akibat perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). “No comment (tidak berkomentar),” kata Bahlil kepada wartawan di Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu, 11 Desember 2024.
JK Polisikan Agung Laksono
JK sebelumnya melaporkan Agung Laksono ke polisi terkait kisruhnya pemilihan Ketum PMI. Adapun JK secara aklamasi menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029.
Agung Laksono sebelumnya mengaku didukung oleh mayoritas peserta Musyawarah Nasional (Munas) PMI sebelum penetapan Ketua Umum PMI. Hal itu yang jadi pemicu Jusuf Kalla untuk melaporkan Agung ke polisi.
JK menilai tindakan Agung Laksono merupakan ilegal dan melawan hukum.
"Sudah dilaporkan ke polisi, bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum, karena tidak boleh begitu," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
JK menyebut Agung berkhianat dan memiliki sifat memecah belah. Salah satunya, kata dia, Agung sempat memecah belah Partai Golkar.
"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan, karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," kata JK.
Di sisi lain, Agung Laksono menegaskan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 melalui Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada 8-10 Desember 2024.
Munas tandingan ini berbeda dari Munas PMI yang menetapkan eks Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua umum PMI. "Iya betul (terpilih sebagai ketua umum PMI), kita ada Munas di Hotel Sultan," kata Agung saat dihubungi wartawan, Senin, 9 Desember 2024.
Agung menyatakan, Munas tandingan PMI ini digelar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia menyebut, Munas tandingan digelar karena adanya kekecewaan dari pengurus PMI yang merasa dipasung aspirasinya.
"Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu, lalu dengan arogansi kekuasaan seperti itu, lalu akibat itu mereka bikin tandingan sendiri, karena di sini ada kebebasan, sebelumnya terkunkung gitu," tutur dia.
