Haris Rusly Moti Yakin Pilkada Jakarta 2 Putaran: Setop Framing Pelibatan Aparatur Negara
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Mantan komandan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti mengatakan, Pilkada DKI Jakarta dipastikan akan berlangsung dalam 2 putaran. Hal ini berdasarkan informasi yang ia terima bahwa perolehan suara pasangan nomor urut 3 Pramono-Rano dari basis data real count tidak melampaui angka di atas 50 persen.
"Saya menyerukan kepada seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo Gibran untuk mulai mempersiapkan diri bergerak memenangkan pasangan Bang Emil dan Babe Suswono dalam putaran 2 Pilkada DKI," kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Kamis 5 Desember 2024.
Ilustrasi Pilkada
- canva.com
Ia pun yakin jika seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo-Gibran bersatu dan bergerak menyentuh hati rakyat di gang dan kampung di seluruh pelosok Jakarta, maka pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono akan menang di Pilkada DKI.
"Saya juga memantau upaya pihak pihak yang tidak puas jika Pilkada DKI berlangsung dalam 2 putaran, mereka sedang mempersiapkan serangan dengan mendaur ulang isu pelibatan aparatur negara dalam pemenangan Paslon yang didukung oleh koalisi partai pendukung pemerintahan," ucapnya.
Haris menuturkan, pihak yang tak puas jika Pilkada berlangsung 2 putaran akan memframing isu pelibatan aparat negara ini untuk tujuan membenturkan masyarakat pemilih di Jakarta, dan menyudutkan dan mendiskreditkan pemerintahan Prabowo Gibran.
"Menurut saya framing isu pelibatan aparatur negara untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai penguasa adalah daur ulang isu setiap kali berlangsung pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Sebetulnya isu seperti ini hanya pengulangan tiap lima tahunan saja," ucapnya.
Menurutnya, memang takdir partai berkuasa (ruling party) atau koalisi partai pendukung pemerintahan adalah selalu jadi sasaran atau objek tuduhan berbuat curang setiap berlangsung pesta demokrasi.
Ia pun mencontohkan Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan adalah diantara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan dan framing pelibatan aparatur negara ketika berlangsung pesta demokrasi.
"Padahal di alam demokrasi liberal yang kita anut saat ini, potensi berbuat curang bisa dilakukan oleh siapa aja yang jadi peserta Pilkada. Di DKI Jakarta misalnya, justru banyak temuan dugaan kecurangan dilakukan pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur yang didukung oleh partai oposisi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada DKI berlangsung dalam 2 putaran. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk lapang dada menerima jika Pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran.
"Saya menyerukan kepada semua pihak agar tetap menjaga kehidupan sosial politik yang rukun dan damai dalam ekosistem persaingan di alam demokrasi," katanya.
