Puan Yakin MKD Profesional Beri Sanksi Etik terhadap Kader PDIP Yulius Setiarto
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi ihwal Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto yang diberikan sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menyinggung netralitas Kepolisian.
Puan menyebut, sanksi bagi setiap Anggota DPR bukan hanya dari fraksi PDIP, tetapi juga seluruh anggota dewan.
"Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, namun juga MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut harus dicek atau tidak dicek. Kemudian ada mekanisme yang melakukan sidang terkait dengan hal itu. Itu bukan hanya PDIP saja, semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yulius Setiarto saat menjalani sidang MKD DPR, Selasa, 3 Desember 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Puan juga meyakini, MKD bertugas secara profesional dalam menjatuhkan sanksi kepada Yulius Setiarto.
"Jikalau kemudian dianggap dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi, tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan," kata mantan ketua DPP PDIP tersebut.
MKD DPR RI menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP Yulius Setiarto. Yulius terbukti melakukan pelanggaran etik buntut pernyataannya yang menyinggung netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setyanto Nomor Anggota A-234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, Selasa.
Ilustrasi Pilkada Serentak 2024
- tvOne
Namun, Yulius tetap merasa tidak melanggar etik lantaran menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan, dirinya hanya ingin meminta klarifikasi atas dugaan yang muncul terkait persoalan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.
"Yang saya lakukan saya parafrase kan sehingga jadi pendek gitu. Inti dari podcast Bocor Alus itu seperti ini, kan gitu. Lalu saya akan meminta kepada polisi klarifikasi, ini bener atau enggak. Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut gitu lho," katanya.
