Ramai Isu 'Parcok', Mahfud MD Heran Kapolri Listyo Sigit Bungkam
- YouTube Mahfud MD Official
Jakarta, VIVA - Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD mempertanyakan sikap diamnya Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat publik ramai bicara tentang isu 'Parcok' atau 'Partai Cokelat'. Sebab, isu Parcok sudah ramai diberitakan, baik di media mainstream maupun media sosial sepanjang kontestasi Pilkada 2024.
“Masalahnya sekarang, Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini. Menurut saya, penting karena beliau sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, untuk mengimbangi opini yang muncul dimana-mana,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis, 5 Desember 2024.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan, tanggapan atau penjelasan Kapolri menjadi sangat penting agar rakyat tidak frustrasi mengingat isu ini sebenarnya sudah ada sejak Pilpres, Pileg, sampai Pilkada. Ia menilai Kapolri harus berbicara secara terbuka.
Mahfud menilai, penjelasan dari Kapolri tak hanya baik bagi Polri secara institusi, tapi akan baik bagi masyarakat. Apalagi, Mahfud mengingatkan, Kapolri periode-periode sebelumnya selalu merespon, menanggapi, menjelaskan, bahkan memberikan klarifikasi jika ada isu-isu terkait polisi atau kepolisian yang menjadi pertanyaan atau gugatan masyarakat.
“Pengalaman saya, Pak Tito ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus, lebih firm dan cepat menyelesaikan masalah seperti, menjelaskan cepat, soal rakyat tidak setuju nanti ada proses pengadilan,” ujarnya.
Kapolri, lanjut Mahfud, bisa sangat mudah merespons, menanggapi, menjelaskan, bahkan menepis jika isu-isu yang beredar di publik memang tidak benar, demi menjaga citra baik Kepolisian. Mahfud menekankan, publik tentu saja menantikan dan akan senang jika Kapolri menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara proporsional, seperti pejabat-pejabat sebelumnya.
“Tidak hanya Pak Tito, Pak Idham Aziz juga lumayan, dia merespon kalau ada masalah, BHD (Bambang Hendarso Danuri) dulu juga selalu merespon. Nah, yang sekarang diam saja, mungkin maksudnya ya biar sajalah itu kan pendapat masyarakat. Tapi menurut saya ya sepatutnya dijelaskan, sebagai wujud pertanggung jawaban jabatan,” kata Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud memahami publik menyoroti dugaan intervensi polisi dalam pemenangan paslon-paslon tertentu Pilkada 2024. Menurut Mahfud, itu bisa saja benar, tapi mungkin tidak merata atau hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa dirasakan.
Tapi, Mahfud merasa dugaan ikut campur atau intervensi Polri dalam pemenangan paslon-paslon tertentu secara umum sudah jauh menurun di Pilkada 2024. Apalagi, ia menambahkan, yang dirasakan dan yang membuat suasana agak panas hanya di beberapa tempat seperti Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara.
“Kalau waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin 100 persen daerah dirasakan peran itu, sekarang kalau ada 9-11 yang dirasakan sekarang sudah turun. Artinya, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri, mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari. Tapi sekali lagi, Kapolri jangan mendiamkan saja,” katanya.