Partai Cokelat Terlibat di Pilkada Dikategorikan Hoaks, Politisi PDIP Singgung Partainya Ada Data
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, merespons pernyataan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut isu Partai Cokelat atau parcok di Pilkada serentak 2024 itu sebagai hoaks.
TB Hasanuddin mengaku pihaknya mengantongi data-data terkait keterlibatan parcok tersebut di pilkada serentak 2024.
"Saya kira begini, yang menyampaikan pertama itu DPP dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu," kata politisi PDIP, TB Hasanuddin kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung soal pelaporan anggota DPR dari PDIP, Yulius Setiarto mengenai pernyataannya soal partai cokelat.
TB Hasanuddin menilai, pernyataan Yulius soal Partai Cokelat ini tidak perlu dipermasalahkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR.
"Kemudian Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP apa yang disampaikan fraksi. Selama fraksinya tidak keberatan berarti ada kecocokan antara anggota fraksi dengan fraksi, jadi tidak bisa sesungguhnya dipermasalahkan di MKD," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman membantah keterlibatan partai cokelat atau parcok dalam pemenangan paslon tertentu di Pilkada 2024. Parcok itu dispekulasikan ke institusi Polri.
Dia menyebut, isu keterlibatan parcok dalam Pilkada 2024 sebagai hoaks.
"Justru sebaliknya ya. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang, terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Habiburokhman menjelaskan, anggota DPR yang menyebarkan isu terkait partai cokelat ini juga telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
"Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD," ujar Habiburokhman.
Pun, dia menjelaskan, MKD akan meminta bukti kepada anggota DPR tersebut atas pernyataannya soal dugaan keterlibatan parcok di pilkada serentak 2024.
Komisi III DPR Sebut 7 dari 8 Fraksi Tak Setuju Polri di Bawah Kemendagri
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan sebanyak 7 dari 8 fraksi di Komisi III DPR menolak usulan PDI Perjuangan (PDIP) mengembalikan Polri di bawah Kemendagri
