Gagal di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun Bakal Geluti Bisnis Ini agar Ada Pemasukan
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun membagikan rencana yang bakal dilakukan usai terselenggaranya Pilkada Jakarta Rabu, 27 November 2024.
Dalam perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2024, Dharma dan Kun Wardana hanya memperoleh suara 10 persen berdasarkan hasil quick count. Hal ini membuat keduanya dipastikan gagal bersaing dengan dua pasangan lain.
Melalui akun X pribadinya, pensiunan jenderal bintang 3 polisi itu mengungkap telah menyiapkan rencana agar tetap mendapat pemasukan usai gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dharma Pongrekun Gunakan Hak Pilih Pilkada DKI Jakarta
- VIVA/Iren
Semula, Dharma mengungkap banyak pengguna media sosial yang memintanya menjadi influencer. Bahkan, ada juga yang memintanya menjadi komedian, lantaran cuitannya dinilai kocak.
Namun, mantan Wakil Kepala Badan Siber da Sandi Negara (BSSN) itu lebih memilih untuk menggeluti profesi sebagai penjual kaos. Dharma, yakin, dengan berjualan kaos ia dapat menambah pemasukan, setidaknya sampai lima tahun ke depan.
"Banyak yang tanya abis ini saya mau kemana, ada yang saranin jadi komedian jokes saya selera bapak-bapak, jadi influencer saya ga bakat buat endorse orang. Pilihan terakhir yang paling realistis saya mau jadi tukang kaos setidaknya 5 tahun kedepan saya bisa ada pemasukkan lagi,” tulis Dharma, dikutip VIVA Kamis, 28 November 2024.
Sebagai informasi, Dharma Pongrekun merupakan calon independen di Pilgub Jakarta. Dia menyatakan, keputusannya ini didasari oleh kerinduan rakyat terhadap figur pemimpin yang bebas dari pengaruh partai politik.
Dharma menjelaskan bahwa keputusan untuk maju secara independen bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya peluang yang ia anggap memungkinkan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Ia menyoroti proses panjang dan penuh tantangan jika harus maju melalui jalur partai.
Menurutnya, selain harus melalui proses kaderisasi yang kompleks, pencalonan melalui partai juga seringkali disertai dengan tuntutan mahar politik yang dapat membatasi ruang gerak seorang pemimpin
“Selama pemerintahan Presiden ketujuh, Pak Jokowi, selalu ada stigma bahwa pemimpin adalah ‘petugas partai’. Rakyat menyadari itu dan membutuhkan sosok yang benar-benar bekerja untuk mereka. Oleh karena itu, jalur independen ini saya manfaatkan sebaik mungkin,” ungkap Dharma.
