PARA Syndicate Ingatkan Prabowo Harus Putus Budaya Cawe-cawe Politik Selama Pilkada
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto seharusnya tampil sebagai seorang negarawan selama tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga penyelenggaraan demokrasi di Indonesia bisa membaik.
Menurut dia, Presiden harus menunjukkan sikap negarawan guna mengondisikan pelaksanaan pilkada yang berjalan tertib dan aman, walaupun Kepala Negara itu juga merupakan seorang ketua umum dari salah satu partai politik di Indonesia.
"Ketika pak Prabowo tampil sebagai seorang negarawan, dia (Presiden) akan berdiri netral di atas semua golongan," kata Ari dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate, di Jakarta, Selasa, 26 November 2024, dengan tema Selamatkan Pilkada, Selamatkan Demokrasi: Tolak Kriminalisasi, Cawe-Cawe, dan Politik Uang.
Ilustrasi Petugas KPPS merapikan poster Pilkada Serentak di Deli Serdang
- ANTARA Foto/Irsan Mulyadi
Ia membeberkan, kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi akan sejalan dengan keberlanjutan dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia, sehingga semua itu tergantung dari para pemimpin yang menjalankan pemerintahan.
"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto bisa tampil sebagai seorang negarawan yang tidak terikat dalam mesin politik manapun sehingga pilkada berlangsung adil dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia," ujar dia.
Ari yakin, Prabowo bisa membawa angin segar untuk penyelenggaraan demokrasi, jika mau menampilkan diri sebagai pemimpin yang bijak dan tidak terpengaruh dengan dorongan-dorongan dari pihak manapun.
"Semoga semua keraguan yang dulu ada bisa hilang dan berganti dengan harapan baru untuk pelaksanaan demokrasi lima atau sepuluh tahun ke depan," kata Ari.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ia menambahkan, Presiden harus bisa memutus budaya cawe-cawe politik yang sempat dilakukan oleh oknum pejabat tinggi sebelumnya, yang telah mencampuradukkan kepentingan pribadi atau golongan dengan agenda demokrasi.
Selain itu, netralitas TNI/Polri harus menjadi perhatian serius bagi Kepala Negara atau Pemerintah, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 yang jujur dan adil bisa terwujud. (ant)
