Jelang Pencoblosan Pilkada, PKB Wanti-wanti Masyarakat Tak Pilih Pemimpin karena 'Serangan Fajar'
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada Rabu, 27 November 2024 esok. Masyarakat diwanti-wanti tidak memilih pemimpin atau calon kepala daerah karena diiming-imingi uang.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. Jazilul menyatakan, pada masa tenang jelang pencoblosan, rentan terjadi transaksi jual beli suara yang biasa disebut ’serangan fajar.
Di sisi lain, para calon kepala daerah juga diingatkan untuk tidak ‘bermain api’ dengan melakukan politik transaksional karena hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum.
”Saya yakin pemilih kian cerdas untuk memilih pemimpin yang berkomitmen dan berkualitas,” kata Jazilul dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.
Dugaan serangan fajar di Depok
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Jazilul menyebut, masyarakat harus berani menolak jika ada tawaran uang (money politics) untuk memilih calon tertentu.
”Ini penting, harus ada kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin menggunakan hati nurani dan akal sehat, bukan karena iming-iming uang. Saya minta juga aparat penegak hukum, Polri, Bawaslu tegas untuk memberantas praktik politik uang,” tuturnya.
Polisi amankan uang yang akan digunakan untuk serangan fajar.
- Istimewa.
Kata dia, sudah ada aturan perundang-undangan yang memberikan sanksi jika ada pemilih yang menerima politik uang. Berdasarkan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberi dan penerima politik uang dapat dijerat dengan sanksi pidana tiga tahun hingga enam tahun serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
”Jauhi politik uang karena itu yang merusak demokrasi kita. Jangan karena iming-iming selembar uang Rp50.000, kita salah pilih pemimpin untuk lima tahun,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini.
