Timses RK-Suswono Buka-bukaan Temuan Politik Uang dari Paslon Lain

Ketua timses pemenangan RK-Suswono, Ahmad Riza Patria di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Tim sukses (timses) pemenangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido) mengungkap temuan praktik politik uang (money politics) selama masa tenang Pilkada Jakarta 2024. 

Timses Benarkan Surat Edaran Prabowo Ajak Pilih RK-Suswono: Dibuat di Masa Kampanye

Ketua timses RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pembagian sembako hingga amplop yang dilakukan kubu paslon lain.

"Didapati adanya dugaan pembagian sembako secara masif di masa tenang ini serta pembagian amplop yang dilakukan oleh pihak-pihak atau pasangan calon lain," kata Riza dalam konferensi pers di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024.

Bantu Gen-Z yang Masih Bingung Tentukan Pilihan, Bijak Pilkada Luncurkan Website

Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono Pilkada Jakarta

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Riza menjelaskan, dugaan politik uang tersebut dia ketahui berdasarkan laporan dari kader, ormas hingga relawan yang tergabung dalam timses RK-Suswono.

Dituding Galang Dana ASN untuk Salah Satu Paslon Pilkada, Ini Jawaban Wali Kota Depok

"Kami menerima beberapa laporan, perkembangan, foto dan video dari seluruh kader, ormas serta relawan yang masuk ke tim pemenangan," ujarnya.

Dia mencontohkan, praktik politik uang tersebut terjadi di Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Ada 1.000 warga yang ditargetkan menerima amplop berisi uang Rp100-200 ribu. 

"Ini saya baru dapat laporan masuk di kelurahan Kemanggisan, Palmerah, ada 18 RW direncakan masing-masing 1.000 orang. Sekarang akan dibagikan ada yang Rp 100, 150, sampai 200 ribu per orang. Jadi money politics sudah dilakukan paslon lain," ujarnya.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Dia pun mewanti-wanti warga Jakarta untuk menolak aktivitas yang menodai demokrasi di Jakarta, termasuk politik uang selama masa tenang jelang pencoblosan, 27 November 2024. 

"Kami juga memberikan instruksi dan imbauan kepada seluruh partai politik pendukung, relawan, dan ormas untuk menggerakkan kadernya hingga tingkat RT dan TPS guna menjaga jalannya proses demokrasi di Jakarta," pungkas Riza.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya