Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan dugaan kasus Formula.
Semar menilai, pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan saat itu kasus hukum tersebut bergulir. Sehingga menurutnya sangat tidak tepat kalau disebut kriminalisasi.
"Sedangkan sampai saat ini tidak ada status tersangka Anies, justru waktu itu yang beredar infonya sebelum pecah kongsi dengan Jokowi kalau kuat dugaan Hasto lah sebagai sekjen PDI Perjuangan yang ingin paksakan Anies menjadi tersangka agar dapat memuluskan langkah Ganjar," kata Semar dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.
Menurut Semar, Jokowi sudah purna terhadap kepentingan dirinya karena sudah dua periode menjadi Presiden pada saat itu. Sehingga tuduhan mengganjal seseorang melalui proses hukum sangat tidak beralasan.
"Secara logika, Jokowi sudah tidak lagi punya kepentingan politik apapun terhadap Anies Baswedan karena sudah tidak ada lagi kontestasi yang memungkinkan Jokowi berhadapan dengan Anies, ya yang paling masuk akal adalah kepentingan PDI Perjuangan dipaksa masuk melalui Jokowi yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut," tambahnya.
Ia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Jokowi lengser Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun.
"Jika Jokowi sebagai Presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada tentu sangat mudah sekali dilakukan percepatan dalam prosesnya tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan," ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.
Semar mengingatkan agar Hasto kedepan lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah menyudutkan siapapun yang secara politik sudah tidak sejalan denganya. Ia meminta lebih baik fokus pada kasus hukum yang cukup banyak menjeratnya antara lain kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan.
"Hasto jangan norak dalam berpolitik, ketika tidak sesuai kepentingannya langsung mendiskreditkan dan dikambinghitamkan tanpa dasar yang jelas, lagipula kalau memang gentle ya tanggung jawab lah dengan apa yang diperbuat bukannya lari atau menangis dihadapan publik minta dikasihani dan kita masih ingat ketika Hasto sembunyi di PTIK saat ingin ditangkap penyidik KPK yang diduga kuat dia dilindungi orang kuat sehingga berhasil lolos," tambahnya.
Ia juga heran dengan menuver PDI Perjuangan saat ini dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang menggandeng Anies untuk memenangkan kadernya padahal selama ini selalu bersebrangan. Dia juga menyebut di pilkada Jakarta ini terkesan menyembunyikan simbol partai. Menurutnya, itu agar tidak menggerus suara.
"Tapi justru akan menggerus suara namun rakyat sudah pintar dan pasti tahu kalau Pram-Doel keduanya kader PDIP tulen yang tentu menjadi petugas partai," tambah Semar.
Semar juga mengkritik pernyataan Hasto lainya yang menyinggung keterlibatan salah satu aparat hukum dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya ini juga tidak memiliki bukti dan dasar apapun dalam pernyataannya.
"Tudingan Hasto ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kontestasi politik kekuasaan sungguh tidak berdasar dan cenderung hanya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kalau merasa ada bukti ya laporkan saja tidak usah berisik di luar yang hanya buat kegaduhan saja, justru selama 10 tahun ini Hasto dan juga partai nya didukung institusi yang memiliki kekuatan besar yang bantu semua kepentingan partai beserta para petingginya," pungkasnya.
Klaim Menang Pilkada di 15 Kabupaten/Kota Sumut, PDIP: Banteng Masih Tetap Kokoh Berdiri
PDIP Sumut mengatakan dalam perhelatan Pilkada 2024, pihaknya menghadapi dugaan kecurangan yang tersistematis.
