Tegur Hasbiallah Ilyas, Petinggi PKB: OTT Bukan Kampungan tapi Instrumen yang Masih Diperlukan

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas jadi sorotan gegara omongannya yang menyudutkan operasi tangkap tangan atau OTT KPK. DPP PKB pun sampai menegur Hasbiallah.

Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar punya pandangan berbeda denham Hasbiallah.
Menurut Ais, OTT bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun. Namun, menurut dia, OTT sebagai salah satu instrumen yang tetap perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi.

"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan. Tapi, OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais di Jakarta, Senin, 25 November 2024.

Terlepas dari pro dan kontra OTT, dia menyampaikan pemberantasan korupsi dianggap berhasil jika terjadi penurunan kasus korupsi. Dia bilang mesti digaris bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. 

"Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," jelas legislator DPRD Kota Surabaya itu.

Ais menambahkan, penegak hukum akan lebih baik jika fokus terhadap pencegahan di semua lini. Sementara, dia mengatakan pemerintah mesti berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan.



Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas (dua dari kanan)

Photo :

• Antara

Menurut dia, jika hal itu bisa dijalankan dengan baik, maka praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme (KKN) dapat diminimalisir. Bahkan, mungkin diupayakan hilang.

"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Ais.

"Selain itu saya kira juga perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik kita. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi," lanjut Ais.

Adapun  Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas menyampaikan klarifikasi perihal omongannya soal OTT KPK. Dia menjelaskan pernyataannya itu hanya sebagai guyonan. 

Dia menyebut ada kesalah pahaman dalam membaca pernyataannya. 

"Maksud saya, yang saya sampaikan tujuan saya primadonanya itu adalah pencegahan, bukan berarti kita tidak mau (OTT). Bukan berarti kita tidak setuju dengan tangkap tangan. Saya setuju, di awal saya bilang setuju," ujarnya. 

Hasbi lalu meminta agar video pernyataanya dilihat dengan baik. Ia menekankan OTT itu 
ada proses dan indikasi. Kata dia, jangan sampai uang negara hilang baru dilakukan tindakan.

"Yang selama ini yang saya tahu, yang saya amati itu sudah penerimaan kedua kali yang ditangkap itu kan, atau penerimaan yang ketiga kali yang ditangkap," jelas Hasbi

"Kenapa tidak dari awal sudah ada indikasi, diperingatkan. Itu tidak ada uang negara yang hilang," lanjutnya.

Menurut dia, KPK bisa mengantisipasi jika ada indikasi pejabat melakukan pelanggaran. Ia mengatakan KPK juga punya alat yang canggih untuk mendeteksi hal itu.

"Antisipasi di awal itu kan bahasa telepon, bahasa lelucon itu, bahasa bercanda. Karena KPK ini kan punya alat yang sangat canggih dan biaya negara mahal kenapa tidak mendeteksi dari awal?" tutur Hasbi. 

Dia pun memberikan contoh untuk menyampaikan argumennya.

"Misalnya begini, saya kasih ilustrasi kalau kita malam-malam ronda kita lihat orang lagi nggak punya duit terus mau berusaha untuk maling rumah orang di waktu dia memalingi rumah orang kita cegah tidak?" katanya.

Halaman Selanjutnya

"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Ais.