Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Bandung, VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi dari persoalan ini.
Untuk mengatasi itu, legislator dari Partai Demokrat itu menilai cara yang bis dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan akses kredit perbankan. Itu disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung. Ini sebagai upaya evaluasi sektor jasa keuangan di daerah.
Menurut Fathi, tingginya permintaan akan akses pembiayaan yang cepat dan mudah sering kali membuat masyarakat terjebak pinjol ilegal. Tetapi ini meresahkan dan merugikan masyarakat karena bunga tinggi dan tidak transparan.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Jika akses kredit di perbankan sulit, mereka cenderung mencari jalan pintas yang berisiko, seperti pinjol ilegal,” ujar Fathi.
Tersedianya skema kredit yang sederhana, inklusif dan terjangkau, menurutnya penting disiapkan oleh perbankan. Ini jug sejalan dengan keinginan pemerintah memberantas praktik pinjaman ilegal yang kerap merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis.
“Kami di Komisi XI terus mendorong OJK dan perbankan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti memperluas inklusi keuangan dan mempermudah prosedur kredit bagi masyarakat kecil. Selain itu, edukasi tentang literasi keuangan juga harus digencarkan,” tegasnya.
Dia mengapresiasi OJK yang telah menindak ribuan platform pinjol ilegal. Tetapi langkah represif menurutnya tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan terpercaya.
“Ini bukan hanya soal membasmi pinjol ilegal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan masyarakat pada pilihan yang lebih aman dan bertanggung jawab,” jelas Fathi.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Fathi berharap aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Dengan begitu, ada kebijakan yang benar-benar memberi keuntungan pada rakyat kecil.
Nasdem Tolak Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv menolak dengan tegas usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait institusi Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr
