Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto
Sumber :
  • Kemendagri

Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

"Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya," kata Bima di Jakarta, Kamis, setelah menanggapi hasil riset dari peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Pada saat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo ketika akan ditunjuk sebagai wakil menteri, kata Bima Arya, Presiden berpesan untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Hal itu, kata Bima Arya, karena Presiden menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros sehingga perlu dicari solusi yang lebih tepat.

Selain Presiden, kata Bima Arya, keluhan juga terjadi di ruang publik baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus.

"Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana," ujarnya.

Mensos Gus Ipul hingga Menkeu Sri Mulyani Ratas di Istana Bahas Sekolah Rakyat

Untuk itu, kata Bima Arya, saat ini Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem pemilu supaya tidak boros dan lebih baik lagi.

Pemilu/Ilustrasi

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Suriah Bentuk Tim Pencari Fakta, Selidiki Bentrokan yang Tewaskan 1.000 Orang

Ia juga menyatakan bahwa dengan pemilu berbiaya tinggi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga Kemendagri akan berupaya memperbaiki sistem setelah Pilkada 2024 selesai.

"Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien," katanya.

Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis To Lam di Istana Besok, Ini yang Dibahas

Bima Arya menyebutkan di beberapa daerah anggaran pemilu itu menyebabkan sejumlah alokasi anggaran lainnya ditiadakan atau dikurangi, dan ini tentu mengganggu pembangunan di daerah tersebut.

"Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain," ujarnya. (ant)

Presiden Prabowo Resmi Meluncurkan Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah

Prabowo Ingin Buat Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil: Biar Ketemu Hiu

Suatu negara tidak akan maju jika masih ada yang melakukan tindakan korupsi.

img_title
VIVA.co.id
13 Maret 2025