Politikus PKB Hasbiallah Ilyas Ingin KPK Telepon Dulu Pejabat Negara Sebelum Ditangkap
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mengaku setuju dengan pernyataan dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah tindakan kampungan. Bahkan, politikus PKB itu menilai kegiatan OTT justru merugikan keuangan negara.
Demikian diungkapkan Hasbillah, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Dewas KPK, Wisnu Baroto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara," kata Hasbi.
Hasbi lanjut mengklaim, pernah menanyakan langsung kepada mantan Pimpinan KPK, terkait metode OTT. Menurutnya, proses OTT memakan waktu yang lama untuk bisa menangkap seorang melakukan tindakan rasuah.
Hasbi menekankan, lamanya proses OTT itu mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Ia menyarankan agar OTT baru dilakukan setelah uang negara dirugikan.
"KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," kata Hasbi.
Hasbi pun meminta Wisnu Baroto jika nantinya terpilih, harus berani melakukan langkah ekstrem, dengan menghubungi target yang akan di OTT untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Menurutnya ini langkah yang lebih bagus.
"Kalau nanti bapak terpilih, bapak harus ngambil sikap ekstrem, kalau sudah tahu misalnya pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, 'hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan. Yang berjalan sampai hari ini kan, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal dan negara rugi (lagi)," jelasnya.
Karena itu, Hasbi menginginkan OTT tidak ada lagi menyasar para pejabat negara.
"Bagaimana tanggapan bapak, saya rasa, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri in?” imbuhnya.
KPK: OTT Masih Dibutuhkan Jika Tidak Dilarang Undang-undang
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan bahwa jika tidak ada aturan yang melarang sampai dengan saat ini, maka operasi tangkap tangan.
