Todung Mulya Lubis Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Singgung Gaji Polisi dari Pajak Rakyat
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri di seluruh Indonesia diminta untuk benar-benar menjaga netralitasnya di Pilkada 2024.
Hal itu, disampaikan Praktisi Hukum Senior, Todung Mulya Lubis dalam Forum Demokrasi bertajuk 'Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara', yang berlangsung di Kota Medan, Minggu 17 November 2024.
"Kapolri, saya minta agar polisi netral dan tidak memihak calon yang manapun di pilkada" kata Todung Mulya Lubis.
Todung Mulya Lubis mengingatkan betapa pentingnya peranan polisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami minta polisi tak mengintimidasi, apalagi mengkriminalisasi kepala desa dan pendukung cagub yang tak mendukung (jagoan polisi, red)," tutur Todung.
Maka selaku praktisi hukum, Todong mengaku mencintai kepolisian dan ikut berjuang menegakkan independensi kepolisian ketika reformasi 98.
"Jangan lupakan, kita berhasil memisahkan militer dan polisi agar bisa fokus pada pendekatan hukum dan keadilan. Sejak saat itulah Polisi dapat peranan yang monumental dalam arsitektur ketatanegaraan kita," jelas Todung.
Dengan itu, ia berharap arsitektur ketatanegaraan yang berhasil dibangun ini jangan sampai dirusak gara-gara polisi tidak berlaku netral dalam Pilkada.
"Kalau kita berpikir sustainability, tolong Kapolri dan anggota polisi jangan ikut campur dalam Pilkada. Biarkan para cagub berlaga dengan fair dan demokratis," kata Todung.
Todung juga mengingatkan negara membayar polisi melalui pajak dari rakyat. Maka polisi harus adil terhadap rakyat, jangan memihak orang kuat dan yang punya uang.
"Semua harus diperlakukan adil dan terhormat. Maka kepada polisi harus menjaga Pildaka Sumut yang tertib, damai, penuh kegembiraan dan tidak menjadi ajang tekanan dan intimidasi," kata Todung.
"Jagalah wibawa polisi di mata rakyat. Jangan khianati rakyat," ucap Todung kembali.
