Ridwan Kamil Ingin Buat Pasukan Tiga Rompi untuk Urus Masalah Banjir hingga Anak Jalanan di Jakarta
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil mengaku akan membuat pasukan tiga rompi jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Pasukan tersebut akan mengurusi persoalan banjir, kebersihan hingga anak jalanan.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam acara dialog bertajuk 'Ragam Persepektif Membangun Jakarta' di Universitas Indonesia, Jumat, 15 November 2024.
Awalnya, mahasiswa yang hadir dalam acara dialog itu bertanya kepada Ridwan Kamil mengenai cara mengatasi anak jalanan yang tidak sekolah karena terkendala administrasi.
Anak Jalanan di Jakarta
- VIVAnews/Fernando Randy
"Anak jalanan, masalah sosial, menyertai gap tadi. Dulu yang saya lakukan waktu di Bandung dan akan saya lakukan di Jakarta, saya akan bikin pasukan tiga rompi," kata Ridwan Kamil dalam diskusi tersebut.
Pasukan tiga rompi itu dibedakan berdasarkan warna yaitu hijau, oranye dan merah. Pasukan rompi hijau kata RK akan mengurusi taman dan pohon-pohon di Jakarta.
Sedangkan pasukan dengan rompi berwarna oranye nanti akan mengurus masalah kebersihan hingga persoalan banjir.Â
"Nah, yang ketiga ini rompi merah dulu rompi merah itu adalah pasukan rompi untuk mengatasi problematika sosial di perempatan-perempatan, mencari anak-anak jalanan yang tidak sekolah, kemudian diurus, enggak ada KTP, nggak boleh sekolah, zalim dong sebagai negara," tutur dia.
Ilustrasi banjir di wilayah Jakarta.
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Eks gubernur Jawa Barat itu menjelaskan, semua anak yang hidup di Indonesia wajib mendapatkan haknya untuk bersekolah.Â
"Semua yang hidup di tanah Indonesia, ber-KTP, tidak ber-KTP negara wajib berinovasi untuk memenuhi dulu. Ibaratnya tuh masuk aja sekolah dulu, nanti kita beresin cari solusi apakah surat keterangan sementara, apakah nanti kita inovasikan, tapi jangan dia tidak sekolah, nah itu yang akan paling diurus adalah hal-hal seperti itu," katanya.
Putusan MK soal Hukuman bagi Aparat Tak Netral dalam Pilkada Kurang Berefek Jera, Kata Akademisi
Akademisi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hukuman bagi ASN, pejabat daerah, dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada sudah bagus.
