Jika Jadi Gubernur, RK Janji Copot Disdik Kalau Masih Banyak Komplain soal Pendidikan

Cagub Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil dalam acara diskusi di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil alias RK mengatakan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Dia bahkan berjanji bakal mencopot Dinas Pendidikan (Disdik) jika masih banyak komplain terkait pendidikan.

Pramono-Rano Karno Temui Anies, RK Anggap Cuma Silaturahmi Berpahala

Hal itu dikatakan RK dalam acara Dialog Membangun Masa Depan Jakarta Melalui Pendidikan yang Inklusif dan Aksesibel di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2024. 

"Tapi intinya begini, tidak boleh pak ada di negara ini anak bangsanya yang tidak mendapatkan hak sekolah tidak boleh, yang terjadi itu rata-rata masalah teknis, teknis dalam pengurusan, teknis dalam administrasi," kata Ridwan Kamil.

Didukung Jokowi, Ridwan Kamil Pede Elektabilitasnya Meroket

Ridwan Kamil-Suswono Debat Kedua, Calon Gubernur dan Wakil DKI JAKARTA 2024

Photo :
  • Tim Dokumentasi RIDO

RK kemudian bercerita, pernah membuat tim pencari anak yang putus sekolah. Langkah itu dilakukan untuk mencari anak-anak jalanan yang putus sekolah agar bisa kembali bersekolah. 

Kelakar Rano Karno Tanggapi RK Temui Jokowi di Solo: Gak Papa, Kita Malah Nunggu Pak Jokowi

"Saya sampai bikin tim detektif ibaratnya gitu ya, kenapa? Karena hak bersekolah itu adalah hak seluruh anak bangsa kita. Jadi kalau saya nanti takdirnya ada hal-hal administratif itu pasti saya bereskan," tutur dia.

Lebih lanjut, RK berkomitmen mengurangi komplain terkait pendidikan. Dia bahkan mengaku tidak segan untuk mencopot Dinas Pendidikan jika masih terdapat komplain mengenai sistem pendidikan.

"Saya pengen ada yang namanya zero komplain birokrasi. Kalau masih ada komplainnya banyak dan tidak menurun dan tidak nol di Dinas Pendidikan, ya sudah berarti kita copot saja Dinas Pendidikannya," ungkap dia.

"Saya ganti dengan orang-orang yang pro rakyat, pro masyarakat dan bisa menghadirkan yang namanya zero komplain birokrasi," ujar eks Gubernur Jawa Barat itu.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya