Anggaran Pembangunan di Lamsel Terbatas, Egi-Syaiful Bakal Perkuat Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

Calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar
Sumber :
  • Istimewa

Lampung Selatan, VIVA – Pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 2, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan di Lampung Selatan. Meski APBD Lampung Selatan mencapai 2,3 triliun, faktanya sebagian besar dana tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat.

Kementerian Agama Raih Predikat 'Sangat Baik' dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2024

Egi mengungkapkan bahwa hanya sekitar 3 miliar rupiah yang benar-benar berasal dari pendapatan asli daerah. Sementara itu, alokasi terbesar dari APBD Lampung Selatan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur sangat minim, hanya berkisar antara 100 hingga 150 miliar rupiah. Egi menilai, hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Mendagri Minta Pemda Ubah Pola Pikir untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Cabup Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Photo :
  • Istimewa

"Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu menambal alokasi pembangunan dari berbagai sumber lain," jelas Egi, Kamis 14 November 2024.

Bamsoet Dorong Kadin Jadi Kekuatan Ekonomi yang Sejajar dengan Politik, Begini Caranya

Egi menekankan bahwa Lampung Selatan perlu mengeksplorasi sektor pajak dan pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan. Dia juga menekankan pentingnya membangun jalur komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. 

"Saya dan Mas Syaiful maju karena diminta Pak Prabowo. Koneksi dengan pusat sangat penting untuk memperbaiki Lampung Selatan," ujarnya.

Melalui dukungan dari pemerintah pusat dan optimalisasi potensi lokal, Egi optimis dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan. Ia berkomitmen untuk membawa perubahan nyata melalui kepemimpinan yang terkoneksi dengan pusat serta mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru di daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024