Anggota DPR: Survei Poltracking Tampilkan Objektivitas Data
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang juga mantan calon gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Halid mengungkapkan bahwa Poltracking Indonesia konsisten mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam pengolahan data meski terhadap klien. Nurdin Halid bersaksi bahwa Poltracking Indonesia jujur dalam memberikan data.
"Saya bicara sama Hanta Yuda, itu kenyataan yang saya alami bahwa dia bukan membantu saya itu bukan karena pesanan, bukan karena order," ujar Nurdin, merujuk pada Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam wawancara di sebuah stasiun televisi di Jakarta.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda
- Istimewa
Poltracking Indonesia telah lama dikenal sebagai lembaga survei yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Kesaksian Nurdin Halid semakin memperkuat reputasi Poltracking sebagai penyedia data survei yang akurat dan dapat diandalkan.
Nurdin mengungkapkan pengalamannya yang mengesankan saat bekerja sama dengan Poltracking. Ia mengungkapkan bagaimana Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, lebih memilih memberikan data yang "pahit" apa adanya objektif, daripada data yang "manis" namun tidak sesuai realitas.
"Pak Nurdin ikut pilgub, kalau saya bikin bagus kemudian timnya bekerja apa adanya ujungnya kalah untuk apa? Lebih baik kalau saya mau membantu lebih baik pahit supaya kerja keras ujungnya senang. Artinya bahwa dia ada objektivitas tinggi," Nurdin menirukan perkataan Hanta Yuda, menunjukkan komitmen Poltracking terhadap objektivitas data.
Pengakuan ini menggambarkan bagaimana Poltracking menolak untuk meng-otak atik data demi kepentingan klien. Sikap ini menunjukkan standar etika yang tinggi dalam industri survei, di mana godaan untuk "menyenangkan" klien sering kali muncul.
Nurdin menekankan bahwa objektivitas tinggi yang ditunjukkan Poltracking sangat penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Data yang akurat, meskipun terkadang tidak menyenangkan, justru membantu tim kampanye untuk bekerja lebih keras dan efektif.
Kesaksian ini juga membuka mata publik tentang pentingnya lembaga survei yang berintegritas dalam demokrasi. Poltracking, dengan sikapnya yang tegas menolak pesanan dan intervensi, menunjukkan peran penting lembaga survei dalam menyajikan gambaran nyata preferensi publik.
Pengalaman Nurdin Halid dengan Poltracking menjadi contoh nyata bagaimana lembaga survei seharusnya beroperasi. Kejujuran dan objektivitas yang dibuktikan Poltracking tidak hanya menguntungkan klien dalam jangka panjang, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
DPR Dukung Pemerintah Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia
Anggota Komisi VI DPR mendukung langkah pemerintah melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia karena terbatasnya nilai investasi yang disalurkan perusahaan tersebut.
