Pengamat Ingatkan Layanan "Lapor Mas Wapres" Jangan Hanya Gimik Politik
- ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jakarta, VIVA - Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan layanan "Lapor Mas Wapres" merupakan langkah yang baik karena bisa membuka kran partisipasi masyarakat.
"Dengan kanal aduan ini tentu harapannya masyarakat dapat memberikan aspirasinya, dan Istana dapat menangkap aspirasi tersebut," kata Ardli di saat dihubungi di Jakarta, Senin, 11 November 2024.
Menurut dia, layanan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menjadi langkah baik dalam penyelesaian masalah ataupun dalam perumusan kebijakan yang akan dilakukan oleh Istana.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Rakor (Doc: Kemendikdasmen)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Ia mengatakan pembukaan kanal tersebut diharapkan benar-benar langkah kongkrit untuk membuka sekat antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.
"Jangan sampai langkah ini hanya sekedar gimik politik untuk menaikkan branding elit tertentu. Namun demikian langkah ini perlu didukung terutama terkait realisasinya," katanya.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pun pernah membuka layanan laporan terbuka. Saat itu layanan tersebut dinamakan "Lapor Mas Wali".
Mulai Senin, 11 November 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka posko layanan aduan masyarakat yang dinamai "Lapor Mas Wapres". Melalui layanan ini, masyarakat bisa membuat laporan kepada Gibran melalui dua cara.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menampilkan suratnya ke Mendikbud
- Antara
Pertama, masyarakat bisa langsung datang ke Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih No 14, Jakarta Pusat. Layanan dibuka pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.
Cara kedua, masyarakat bisa membuat laporan ke nomor WhatsApp 08111 704 2207. (ant)
Pemerintah Resmi Naikkan PPN 12 Persen, Warganet Heboh di Media Sosial
Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan. Keputusan ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto.
