Rawan Disalahgunakan, PDIP Minta Bansos Disetop Selama Pilkada 2024

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP Deddy Sitorus saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor pusat PDIP, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Sumber :
  • ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) diberhentikan sementara hingga kontestasi Pilkada 2024 rampung. 

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024. 

"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," kata Deddy.

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Ilustrasi penerima bansos PKH

Photo :
  • ANTARA

Adapun alasan bansos diberhentikan sementara agar kontestasi Pilkada serentak 2024 berlangsung secara jujur dan adil. Dia khawatir penyaluran bansos rawan disalahgunakan.

KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos

"Supaya semua yang bertarung equal, pak," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu menegaskan partainya tidak akan menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pemanangan di pilkada.

"Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," tandas Deddy.

Politikus PDIP Pramono Anung hadir di Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur

Pramono Anung Cerita Gus Dur-Megawati Aslinya Tak Akur, Rujuk Gara-gara Nasi Goreng

Pramono menuturkan kalau sejatinya hubungan Gus Dur dan Megawati kurang akur, tiba-tiba Gus Dur minta Megawati jadi Wakil Presiden

img_title
VIVA.co.id
22 Desember 2024