Prabowo Endorse Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Komisi II DPR: Hak Ketua Umum Partai
- VIVA/ Anwar Sadat
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti dukungan yang diberikan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada cagub-cawagub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.
Dia menilai, dukungan itu merupakan hak dari Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sebagai ketua umum, Prabowo dinilai memiliki kebebasan mendeklarasikan dukungan.
“Itu hak beliau sebagai ketua umum partai,” kata Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden China Xi Jinping
- Florence Lo/Pool Photo via AP
Rifqi menegaskan deklarasi yang dilakukan Prabowo tidak menyalahi aturan. Sebab, tidak ada larangan bagi presiden turut serta menjabat sebagai ketua umum partai politik.
“Bahkan konsekuensi logis dari sistem presidensiil kita berbasis sistem kepartaian dimana calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh hanya gabungan partai politik,” tutur dia.
Maka dari itu, Rifqi pun menyebut tindakan yang dilakukan Prabowo merupakan hal yang wajar. Ia meyakini sepanjang Prabowo tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai Presiden RI, menjadi haknya mendukung siapapun.
“Terlebih itu dukungan dari Partai Gerindra,” jelas Rifqi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan warga Jawa Tengah memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Gubernur Jateng. Sebab keduanya dipercaya akan memperbaiki hidup masyarakat.
“Saya percaya kedua tokoh ini merupakan tepat memimpin Jawa Tengah,” kata Prabowo dalam video singkatnya didampingi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun.
Prabowo yang telah dilantik sejak 20 Oktober 2024 lalu menegaskan bila dirinya dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun negeri.
Presiden Prabowo Subianto bersama Cagub Cawagub Jateng Luthfi-Gus Yasin
- Ist
Bahkan untuk mewujudkan visi Pemerintah yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, rakyat menikmati kekayaan bangsa, hingga menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu, dirinya membutuhkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah.
“Butuh keselarasan mencapai itu. Saya percaya bila keduanya memimpin baik sehingga kerja sama antara pusat dan daerah akan terwujud,” tutupnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
