Ahmad Luthfi Bakal Hapus Kartu Tani karena Distribusi Tidak Merata
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jawa Tengah, VIVA - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi akan menghapus Kartu Tani karena dianggap sistem distribusinya kurang sempurna. Hal tersebut ia sampaikan dalam debat kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 di Majapahit Convention (MAC), Semarang, Jawa Tengah pada Minggu, 10 November 2024.
Debat kedua itu pun mengusung tema, 'Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat'.
“Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton cukup," ujar Ahmad Luthfi.
Dok. Istimewa
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Menurutnya, yang tidak berjalan dengan baik adalah sistem pendistribusiannya. "Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran, dari mulai proses distribusi, kemudian ke PKL baru ke petani apa yang salah?," kata Ahmad Luthfi.
Luthfi mengaku apabila terpilih dalam Pilgub Jawa Tengah pada 27 November 2024, maka ia akan menghapus Kartu Tani. Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas petani.
"Ke depan apabila saya dan Gus Yasin menjadi Gubernur (Wakil Gubernur), Kartu Tani akan saya hapuskan. Untuk apa (dihapuskan)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran," kata dia.
Ia menjelaskan, mekanisme di Kartu Tani yang kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk. Misalnya, dalam Kartu Tani itu seseorang hanya bisa mengambil suatu PKL, ternyata di PKL itu (pupuk) urea habis tetapi Kartu Tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain.
“Akhirnya, Pak Tani bilang pupuknya di sana habis padahal PKL-nya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah," ujar mantan Kapolda Jawa Tengah ini.
Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan Kartu Tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
“Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,” paparnya.
Menanggapi isu pencabutan Kartu Tani tersebut, calon Wakilnya Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Hendar Prihadi mengaku memang selama ini pupuk terjadi permasalahan yang krusial.
"Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Luthfi tentang pupuk, bener sekali, ini adalah PR," kata mantan Wali Kota Semarang tersebut.
Problem pupuk dijelaskan dia kerap menjadi masalah ketika petani memasuki masa tanam tidak ada maupun sulit untuk dibeli.
