Istana Sebut Presiden Boleh Endorse Calon Kepala Daerah: Tak Ada Larangan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Ilham

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan tak ada larangan bagi presiden dan pejabat negara yang berasal dari partai politik (parpol) untuk mengendorse calon kepala daerah. Netralitas hanya ditujukan bagi anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).

Prabowo Mau Maafkan Koruptor jika Kembalikan Uang Negara, Yusril Beri Penjelasan Hukumnya

"Aturan netralitas itu ditujukan bagi TNI/Polri dan para ASN. Menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik juga boleh mengendorse calon, bahkan boleh berkampanye," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Minggu, 10 November 2024.

Di sisi lain, setiap pejabat dari partai politik harus memperhatikan sejumlah hal jika ingin berkampanye. Khususnya, lanjut Hasan, tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.

Erick Thohir Diperintah Prabowo Pastikan Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen saat Nataru

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

Photo :
  • Antara

"Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," ucapnya.

LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto mengendorse calon kepala daerah karena dia merupakan ketua umum partai politik.

"Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo mengendorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan warga Jawa Tengah memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Gubernur Jateng. Sebab keduanya dipercaya akan memperbaiki hidup masyarakat.

“Saya percaya kedua tokoh ini merupakan tepat memimpin Jawa Tengah,” kata Prabowo dalam video singkatnya didampingi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun. 

Prabowo yang telah dilantik sejak 20 Oktober 2024 lalu menegaskan bila dirinya dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun negeri. 

Bahkan untuk mewujudkan visi Pemerintah yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, rakyat menikmati kekayaan bangsa, hingga menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu, dirinya membutuhkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah.

“Butuh keselarasan mencapai itu. Saya percaya bila keduanya memimpin baik sehingga kerja sama antara pusat dan daerah akan terwujud,” tutupnya.

Sementara, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi blak-blakan mengakui didukung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto di Pilkada Jawa Tengah 2024.   

Ia berkomitmen membangun Jawa Tengah dengan 11 komitmen. Antara lain, pangan murah, kesehatan dan pendidikan gratis, serta 8 program ngopeni pesantren, pekerja, UMKM, nelayan dan petani.  

"Hal itu ditunjang oleh pemimpin yang memasyarakat, pemimpin yang tahu dan bisa menyelesaikan masalah, itulah ngopeni dan ngelakoni," kata Luthfi dalam debat pertama Pilgub Jateng.

"Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana pernah dicontohkan Presiden yang ke-7 Presiden Joko Widodo, mendukung kami," sambungnya 

Sementara Ngelakoni artinya bisa menyelesaikan masyarakat, berada di tengah masyarakat, selalu merasakan penderitaan rakyat.
 
"Sebagaimana diperintahkan Presiden RI Prabowo Subianto kepada saya untuk ngopeni dan ngelakoni di Jawa Tengah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya