Ketua Persepi: Dewan Etik Tidak Pernah Bilang Data Poltracking Salah
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua Persepi, Philips J. Vermonte menegaskan bahwa data survei Poltracking Indonesia tidak mengandung kesalahan. Klarifikasi ini membuktikan bahwa Dewan Etik Persepi tidak menemukan data survei Poltracking memiliki kesalahan dalam Pilkada Jakarta.
"Dewan etik tidak mengatakan surveinya (Poltracking) salah," tegas Philips dalam konferensi pers, membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu malam, 9 November 2024.
Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa survei Pilkada Jakarta 2024 oleh Poltracking Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan standar survei. Hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Poltracking Indonesia diperkuat dengan pernyataan Philips, yang menepis tudingan miring.
Konpers lembaga survei Poltracking Indonesia
- Istimewa
Dengan penjelasan ini, Philips turut menunjukkan bahwa keputusan Dewan Etik Persepi yang sebelumnya sempat mengundang perdebatan, tidak memiliki alasan kuat untuk menyatakan survei Poltracking Indonesia cacat.
Sebelumnya, dalam konferensi pers "Mengungkap Kebenaran" terkait survei Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menegaskan bahwa integritas Poltracking tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas data tanpa kompromi.
"Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien," ujar Hanta Yuda dengan tegas.
Poltracking Indonesia dikenal luas sebagai lembaga survei yang selalu menunjukkan akurasi tinggi dalam berbagai kontestasi demokrasi. Proses ketat pengambilan data serta analisis yang presisi menjadi landasan reputasi mereka di dunia survei.
Hanta menekankan bahwa standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan Poltracking menjadi jaminan keandalan hasil survei mereka. Hal ini membuktikan bahwa Poltracking tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya hanya demi survei tunggal.
“Dengan SOP yang sangat ketat ini, tidak mungkin Poltracking mempertaruhkan reputasinya hanya untuk satu survei Pilkada Jakarta,” katanya.
Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
