Andi Mallarangeng Endus Ada Politik Kotor di Pilkada Sulut: Mari Kita Kawal
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyoroti laporan mengenai upaya menjegal demokrasi dalam Pilkada Sulawesi Utara (Sulut) yang melibatkan cara-cara kotor.
Andi Mallarangeng menyebut ada upaya menjegal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulut nomor urut 2, Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw.
Dia menyebut upaya penjegalan itu dilakukan dengan mencari akses ke kediaman dan kendaraan pribadi Elly Engelbert Lasut untuk menaruh barang ilegal.
Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
- VIVA/M Ali Wafa
Guna mencegah hal itu terjadi, Andi Mallarangeng menyarankan pengawalan publik dan pengawasan dari DPR, khususnya dari perwakilan Partai Demokrat di Komisi III.
"Jika diperlukan, kami akan mengusulkan Hillary Brigitta Lasut (HBL), perwakilan Demokrat Sulut di DPR RI, ke Komisi IIII, mengawal dan melaporkan situasi terkini serta laporan intelijen yang masuk kepada Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ujar Andi Mallarangeng dalam keterangan resminya, Sasbtu, 9 November 2024.
DPP Partai Demokrat berharap agar laporan-laporan yang telah diterima dapat segera dibahas dan ditangani oleh fraksi Demokrat di Komisi III.
Tujuan utamanya adalah untuk mencegah niat jahat tersebut sebelum dieksekusi dan memastikan Pilkada Sulut berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan, jujur, adil, dan demokratis.
Andi Mallarangeng juga mengingatkan tentang pentingnya netralitas aparat selama masa Pilkada.
"Aparat harus bersikap netral dan tidak berpihak, agar dapat memberikan perlindungan dan rasa aman serta adil bagi semua kontestan dan rakyat pemilihnya," tegasnya.
Andi Mallarangeng Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat
- VIVA/M Ali Wafa
Jika ada aparat yang terbukti tidak netral, Andi Mallarangeng memastikan bahwa informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan sikap tegas dari fraksi dan DPP Partai Demokrat.
"Mari kita kawal sama-sama pilkada serentak ini, utamanya di Sulut, agar rakyat bisa memilih pemimpinnya yang terbaik secara bebas, jujur dan adil,”pungkasnya.
Biaya Retret Kepala Daerah Belum Lunas, Wamendagri: Uangnya Ada, Kami Susun Laporan Dulu
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya bilang biaya retret baru dibayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.
