Cak Imin Harap Dapat Tambahan Rp 100 Triliun buat Program Bansos di 2025
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berhadap adanya tambahan anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025.
Awalnya, Cak Imin menekankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.
“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Imin usai menghadiri rakornas Pemerintahan Pusat dan Pemda di Sentul, Bogor, Kamis, 7 November 2024.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kemudian, Cak Imin berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik. Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.
“Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, mantan Wakil Ketua DPR itu pun menuturkan bahwa kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.
“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kami upayakan itu terjadi,” ujarnya.
Ketua Umum PKB itupun mengaku sudah mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Cak Imin mengklaim punya tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Ketiga, yakni melakukan pembangunan manusia.
“Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” imbuhnya.
