Momen DPR Kritik Kinerja Era Menkominfo Era Budi Arie yang Tidak Blokir Situs Judol

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi I DPR RI Abraham Siradjaja mengkritisi kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi selama menjabat. Dia mempertanyakan terkait pengawasan pemblokiran yang terjadi pada era Budi Arie.

Pun, ia juga ingin tahu pengawasan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terhadap situs judi online (judol).

"Saya ingin tahu juga terkait pengawasan di Kemenkominfo maupun di Kemenkomdigi, siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini, apabila terjadi kesalahan," kata Abraham Siradjaja saat rapat kerja dengan Menteri Komdigi, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 November 2024

Abraham menuturkan dapat informasi bahwa situs yang diblokir pada era Menkominfo Budi Arie bukan situs judi online. Namun, melainkan Wordpress yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dan blog.

 
Dia mengetahui informasi itu dari pegiat media sosial Roy Shakti dan Mr Braid.

"Saya tadi pagi conferens call dengan pegiat media sosial namanya Roy Shakti dan Mr Braid," jelas Abraham. 

Abraham menduga mungkin rekan Kominfo sudah mengetahui figur Mr Braid.

"Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr Braid dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr Braid di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo itu bukan situs judi online, tapi situs Wordpress dan dipanggil disuru membuktikan di Kominfo bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang," jelas Abraham.

Tak hanya itu, legialator Golkar itu juga mengaku dapat informasi bahwa website Kominfo saat itu sangat mudah untuk dibobol. Bahkan, bisa menggunakan nama-nama pegawai di Kominfo.

"Lalu, dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik. Dan, menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun," kata Abraham.

Menurut dia, mesti pihak Kominfo saat itu sudah diberi tahu, tapi sampai saat ini belum juga dilakukan perbaikan.

"Jadi itu sampai hari ini sudah disampaikan dan ditujukan tapi belum diperbaiki, sampai hari ini belum diperbaiki," kata Abraham.

Maka itu, Abraham mengingatkan agar Menkomdigi Meutya Hafid untuk bisa memperbaiki pengawasan tersebut.

"Nah ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo. Jadi kami berharap sekali ke depan, Kominfo harus memperbaiki diri," imbuhnya.

Usai Putusan MK, Dasco Sebut PP 51 soal Pengupahan Sudah Tak Berlaku

Dasco menekankan pentingnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) baru sebagai dasar hukum dalam penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

VIVA.co.id

6 November 2024