Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, evaluasi itu akan dilakukan melalui revisi paket undang-undang (UU) tentang politik.
"Dalam fungsi legislasi, kami akan concern untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kita," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Anggota Komsisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rifqinizamy Karsayuda
- Instagram @bang.rifki.mrk
Rifqi menjelaskan, komisinya akan mendiskusikan apakah perlu membuat omnibus paket politik atau melanjutkan saja apa yang sudah berjalan selama ini. Dia mengungkap setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan.
"Mendiskusikan apakah kami akan membuat omnibus paket politik atau melanjutkan tradisi yang selama ini berkembang antara pemerintah dengan DPR untuk menghasilkan 3 UU paket politik: UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan terdapat delapan UU politik yang dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law. Sebab, semua UU dimaksud saling berkaitan. Di antaranya yakni UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
