Legislator PDIP-Eks Menkumham Ingatkan Menteri HAM Natalius Pigai Realistis soal Anggaran

Menkumham Yasonna Laoly
Sumber :
  • Andrew Tito/VIVA.

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly merespons permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM. Dia meminta Pigai untuk realistis dalam meminta anggaran.

Juru Bicara KPK Bilang Harusnya Yasonna Beri Tahu Penyidik kalau Tahu Keberadaan Harun Masiku

Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII dengan Kementerian HAM di kompleks parlemen di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. 

Awalnya, Yasonna mengapresiasi semangat Natalius Pigai dalam menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia, apalagi dia aktivis yang kerap memperjuangkan masalah HAM.

KPK Buka-bukaan soal Pemeriksaan Eks Menkumham Yasonna Laoly terkait Kasus Harun Masiku

Menteri HAM Natalius Pigai dalam RDP bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (sumber: YouTube DPR RI)

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri, tentunya, tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tapi semangat saja enggak cukup; dari pengalaman-pengalaman realitas juga," kata Yasonna dalam rapat.

Menteri HAM Pigai Klaim Pemulangan Mary Jane Ubah Predikat RI di PBB: Ini Suatu Kemajuan

Yasonna kemudian meminta Pigai untuk realistis dalam meminta anggaran untuk kementerian yang dia pimpin. Pigai diminta melihat APBN yang mengalami defisit hingga kondisi ekonomi dunia.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar. Ideal; mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga, harus tetap kita lihat Kementerian HAM bagian dari kementerian hukum dan HAM," ujarnya.

Dia kemudian mencontohkan saat memimpin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan hanya diberikan anggaran terbatas. Bahkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya mendapat anggaran Rp5 triliun.

Ilustrasi/Perjuangan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Photo :
  • Antara/Akbar Nugroho Gumay

"Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan, dari pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri jadi patah arang, harus realistis," kata Yasonna.

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2024-2029. Pigai lantas meminta kepada pemerintah agar anggaran Kementerian HAM ditambahkan.

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar--enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai kepada wartawan, Selasa 22 Oktober 2024.

Pigai menjelaskan bahwa dirinya minta anggaran sebanyak Rp20 triliun. Pasalnya, jika dikalkulasi anggaran pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," kata Pigai.

Pigai masih belum menampik soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia hanya menyebut ingin fokus lebih dulu membangun dibidang HAM.

Maka itu, dalam waktu dekat, Pigai untuk Kementerian HAM masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya