Langkah Antisipasi Menko Polkam Terkait Siber dan Judol Dinilai Tepat
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Koordinasi antarlembaga dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan ke depan, terutama penguatan pertahanan siber, harus dilakukan. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, mengakui itu.
Untuk itu, anggota Fraksi PAN tersebut langkah itu bisa dilakukan oleh Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. Ia optimis, mengingat rekam jejak Budi yang sebelumnya juga Kepala BIN.
"DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber yang semakin mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat," kata Okta, dikutip Rabu 30 Oktober 2024.
Fokus pemerintah pada keamanan siber di era digital saat ini, menurutnya sudah tepat. Apalagi teknologi yang semakin maju berdampak pada risiko serangan siber yang juga meningkat. Sebab ini berdampak tidak hanya system pemerintahan tetapi juga sektor bisnis.
"Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," katanya.
Menko Budi Gunawa jelas dia, telah menyatakan pentingnya sinergi antar kementerian. Dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan siber. Ini menjadi hal penting yang harus dilakukan.
Jelas Okta, Kemenko Polkam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.
"Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan yang kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga yang menangani aspek keamanan digital," kata Okta.
Sorotan lainnya adalah pemberantasan judi online atau judol. Ini berdampak signifikan pada masyarakat. Okta melihat, persoalan ini bukan saja masalah hukum tetapi juga sosial dan ekonomi.
“Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah yang terdesak secara ekonomi. Banyak yang terjebak dalam lingkaran utang, terutama yang mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai perjudian mereka,” jelasnya.
Dia mengaku Kemenko Polkam punya komitmen untuk mengkoordinir lembaga-lembaga hukum untuk menindak praktik ini. Sebab sudah meresahkan masyarakat. Apalagi judi online telah merambah ke berbagai kalangan dan membawa efek buruk bagi perekonomian rumah tangga.
Pelibatan masyarakat juga menurutnya penting.melalui program edukasi literasi digital. Sehingga mereka lebih waspada terhadap dampak negatif dari judol.
"Selain fokus pada keamanan siber dan pemberantasan judi online, Kemenko Polkam berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan visi Asta Cita Prabowo-Gibran. Upaya ini, menunjukkan bahwa Budi Gunawan memahami betul bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional," tuturnya.
“Dalam era pemerintahan yang baru ini, memastikan stabilitas dan keamanan adalah fondasi bagi segala bentuk pembangunan lainnya. Kemenko Polkam berperan sebagai penjaga stabilitas itu,” jelas Okta yang merupakan Wakil Rakyat Dapil Banten III.
Okta berharap, sinergi kebijakan antara Kemenko Polkam dan kementerian lainnya diharapkan mampu menghadirkan ketertiban yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi.
"Dengan menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target nasional," jelas Okta.
Menko Polkam: Judol Di-setting Operator yang Main Bakal Kalah
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menegaskan bahwa situs atau aplikasi judi online telah 'diakali' oleh operator.
