Ratusan Simpatisan dan Kader PDIP Beralih Dukung Egi-Syaiful di Pilbup Lamsel
- Istimewa
Lampung Selatan, VIVA – Dinamika Pilkada 2024 di Lampung Selatan kembali menarik. Kini ratusan simpatisan dan kader PDIP Lampung Selatan resmi mengalihkan dukungan dari pasangan Nanang Ermanto-Antoni Imam ke pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) nomor urut 2, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar.
Deklarasi ini pimpin langsung oleh koordinator simpatisan dan kader PDIP, Sitriono di Kecamatan Way Sulan. Sitriono menyebut, alasan utama perpindahan dukungan ini adalah kekecewaan terhadap kepemimpinan Nanang.Â
"Kami sebelumnya mendukung calon yang salah, sekarang waktunya mendukung pemimpin yang benar-benar peduli," ujarnya, Selasa 29 Oktober 2024.
Sitriono mengatakan bahwa program-program dan visi misi yang diusung pasangan Egi-Syaiful lebih sesuai untuk Lampung Selatan. Sehingga, kata dia, tak mengherankan jika dukungan yang sebelumnya dipegang Nanang kini beralih ke pasangan calon nomor urut 2, yang dinilai memiliki visi perubahan lebih nyata untuk Lampung Selatan.
"Kami yakin Egi-Syaiful mampu mewujudkan perubahan yang dibutuhkan Lampung Selatan," tegas Sitriono.
Dukungan dari ratusan kader PDIP ini diharapkan memperkuat basis suara Egi-Syaiful dalam Pilkada mendatang. Langkah ini diyakini akan membawa pasangan nomor urut 2 ini selangkah lebih dekat menuju kemenangan.
Deklarasi ditutup dengan ikrar setia dari para simpatisan dan kader PDIP yang berkomitmen memenangkan Egi-Syaiful demi Lampung Selatan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa Egi adalah sosok pemimpin yang tepat untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih maju.
"Kami siap menyosialisasikan Bapak Radityo Egi Pratama dan Syaiful Anwar kepada seluruh Simpatisan dan Kader PDIP di seluruh Lampung Selatan dengan cara dan aturan yang berlaku sesuai Undang- Undang Negara Kesatuan Republik," tandasnya.
Jubir PDIP Pertanyakan Sikap KPK Lamban Usut Kasus-Kasus Besar
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lamban dalam menangani sejumlah perkara besar.
