PDIP Sebut Bobby Nasution Pemimpin Anti Kritik
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan menyebutkan bahwa Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution merupakan sosok anti kritik. Salah satunya, persoalan lampu pocong, yang dikritik oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim SE, waktu itu.
Hal itu, diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon saat memberikan sambutan pada Rapat Cabang Khusus (Rakercabsus) digelar DPC PDI Perjuangan Kota Medan, berlangsung di Tiara Convention Centre, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sabtu 26 Oktober 2024.
"Mengkritik itu hal yang wajar, tetapi ini dibuat serangan balik buzzer dan sebagainya untuk menyerang Ketua DPC (Hasyim)," ucap Rapidin Simbolon.
Calon Gubernur Sumut, Bobby Nasution.(istimewa/VIVA)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Rapidin Simbolon memanggil keduanya, antara Hasyim SE yang juga selaku DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan, terkait dengan lampu pocong.
"Tetapi saya sebagai Ketua DPD saya panggil mereka berdua supaya cun, tetapi ternyata kita selama ini memelihara anak macan," ucap Rapidin Simbolon, yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 itu.
Rapidin Simbolon mengatakan sudah bersama Pemerintah Kota Medan dipimpin Bobby Nasution, namun belum pembangunan yang dinilai bisa dibanggakan bagi warga Kota Medan sendiri.
Wali Kota Medan Bobby Nasution di acara PDIP
- Dokumentasi PDIP
"Kita sudah bersama, menantu Mulyono (nama kecil Joko Widodo) selama 5 tahun, tidak ada pun satu kegiatan yang signifikan yang dapat kita banggakan, yang bisa sama-sama bekerja dan saling mengasihi bersama menantu Mulyono, yang kita dapatkan dari, dia adalah beban selama ini," kata Rapidin.
Bobby maju di Pilkada Sumut 2024, bersama Surya sebagai Calon Wakil Gubernur Sumut dengan rival pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, yang diusung PDIP.
Pengacara Sebut Hasto Kristiyanto Menolak Pelimpahan Berkas Kasusnya ke JPU, Jelaskan Alasannya
Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengatakan bahwa kliennya tersebut sempat menolak pelimpahan berkas perkara dari penyidik KPK ke JPU.
