Analisis Pengamat soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko Polkam
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Muchlis Jr
Jakarta, VIVA - Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Terlebih, kata dia, hal itu perlu dilakukan di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks.
"Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” kata Chudry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.
Kasus hukum yang disidangkan di pengadilan (foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dia pun menilai fokus pemerintah sudah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.
Terkait hal tersebut, dia meyakini urusan politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
"Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional," tuturnya.
Menurut dia, Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista.
Selain itu, Kemenko Polkam juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo sedianya telah menekankan pula pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan.
“Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” kata dia.
Pada Selasa, 22 Oktober, Menko Polkam Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritas-nya itu menjadi concern kita ke depan," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri, termasuk mengamati seluruh dinamika geopolitik yang terjadi di luar Indonesia. (ant)
Jumlah Menteri Kabinet Prabowo Paling Banyak dibanding SBY dan Jokowi, Menurut CSIS
CSIS menyebut koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak gemuk bila dibandingkan dua presiden sebelumnya.
