Pengamat: Hormati Prerogatif Prabowo Bentuk Kabinet, Akan Ada Seleksi Alam di 100 Hari Pertama

Jakarta, VIVA - Presiden RI Prabowo Subianto sudah melantik daftar menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang berisikan 108 orang. Mulai menteri, wakil menteri, dan kepala badan mengisi kabinet Prabowo untuk lima tahun ke depan.

Pengamat Ekonomi Politik Mohammad Zulfikar Dachlan menganalisa jumlah menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri sebanyak 108 orang sebagai strategi Prabowo. Menurut dia, pada akhirnya akan ada seleksi alam yang membuat KMP lebih ramping. 

"Biarkan saja. Saya duga, Pak Prabowo membuka pintu seluasnya, nanti akan ada seleksi alam pada 100 hari pertama. Saya yakin, beliau sudah pikirkan ini sejak lama. Bagian dari strategi," kata Zulfikar di Jakarta dikutip pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Dia menilai figur Prabowo tak mudah dipengaruhi atau ditekan-tekan. Sebagai politisi senior dengan status pemimpin parpol dan berlatar belakang militer, Prabowo punya pertimbangan tersendiri yang independen dalam membentuk kabinet. 

"Kita harus hormati dong prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau," tutur Zulfikar.



Presiden RI Prabowo Subianto lantik menteri-wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Photo :

• YouTube Setpres

Zulfikar meminta agar kabinet Prabowo diberi kesempatan bekerja. Lalu, masyarakat bisa memberikan pengawasan serta penilaian.

"Saya kira, enggak begitu. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," ujarnya. 

Meski demikian, Zulfikar tak menafikan keputusan politik Prabowo membentuk KMP gemuk punya risiko berat. Salah satunya mesti menyediakan anggaran gaji yang gemuk juga. 

Menurut dia, persoalan lain soal sengakarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah sehingga berpotensi melahirkan masalah baru. Hal itu terkait lokasi kantor, gaji pegawai serta nomenklaturnya. 

Dia juga menyoroti banyak badan dan kementerian yang tupoksinya mirip-mirip. Ia bilang mesti ada aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih. 

Dia menyebut untuk bidang ekonomi di pemerintahan Jokowi sepertinya cukup rumit.
 
"Ada dewan ekonomi, badan ekonomi, kemenko perekonomian. Lalu ada kementerian investasi, badan investasi, ditambah badan investasi yang dipimpin Pak Muliaman D Hadad. Jadi, yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," ungkapnya. 

Sementara, politikus Partai Buruh, Gede Sandra sepakat pembentukan KMP merupakan prerogatif Prabowo yang harus dihormati. Dia menyebut Prabowo memiliki alasan membentuk KMP yang terdiri dari 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung.

Namun, ia mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional.  
"Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," kata Gede. 

Dia merincikan tak semua posisi menteri diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang gabung. Misalnya, figur Budi Santoso yang ditunjuksebagai Menteri Perdagangan (Mendag). 

Sebelum jadi Mendag, Budi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Budi juga sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022).

Pun, juga dengan  Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya Prabowo menempati posisi Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal. 

Hanif merupakan birokrat yang menapak karir dari bawah. Pada 1993, dia mengawali karir sebagai forest ranger atau wirawana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020. Kemudian ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian, Hanif naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Begitu juga dengan Dudy Purwagandhi yang dipilih Prabowo untuk menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi. Ia menyebut figur Dudy murni profesional. 

Pengalaman Dudy pernah jadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Lalu, menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.

Setelah itu dia menjabar Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019).

Halaman Selanjutnya

Menurut dia, persoalan lain soal sengakarut kepegawaian dari kementerian yang dibelah sehingga berpotensi melahirkan masalah baru. Hal itu terkait lokasi kantor, gaji pegawai serta nomenklaturnya.