Sebelum Lengser, Jokowi Teken Perpres Stafsus Presiden Maksimal 15 Orang
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 137 tahun 2024 terkait Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Perpres tersebut diteken oleh Jokowi pada tanggal 18 Oktober 2024, ketika dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI.
"Untuk memperlancar tugas presiden, dibentuk penasihat khusus presiden," demikian bunyi pasal 1 Perpres Nomor 137 Tahun 2024.
Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan pelaporan mengenai pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.
Ada yang menarik dari Perpres tersebut. Anggota yang termasuk tim penasihat dan utusan khusus bisa berasal dari ASN maupun Non ASN. Selain itu, Perpres ini juga mengatur mengenai Staf Khusus Presiden, yang jumlahnya dibatasi maksimal 15 orang.
Mereka yang ditunjuk Prabowo untuk mengisi jabatan tersebut tidak akan kehilangan status sebagai ASN, anggota TNI, ataupun anggota Polri. Para pejabat itu akan kembali ke instansi masing-masing setelah bertugas di jabatan itu.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
