Di Hadapan Yusril, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Ditambah
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa kementerian yang ia pimpin mesti ditambahkan anggarannya. Sebab, anggaran yang diberikan untuk Kementerian HAM belum termasuk bagian kecil dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM serta Imigrasi, dan Pemasyrakatan.
Hal itu disampaikan oleh Natalius Pigai ketika dia berpidato di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri kementerian hukum.
"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar--enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Pigai.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Yusril Ihza Mahendra
- VIVA/Yeni Lestari
Dalam waktu yang sama, Sekjen Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar. Anggaran tersebut bakal digunakan Rp 54,037 miliar untuk pusat dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.
Anggaran untuk Kementerian HAM itu terbilang kecil. Sebab, angka itu lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum RI total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Selanjutnya, untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenhukham RI
- vivanews/Andry Daud
Pigai mengklaim bahwa anggaran yang diberikan untuk Kementerian HAM itu tidak sebanding dengan permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo meminta Kementerian HAM akan fokus di sektor HAM.
"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden; tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain," kata Pigai.
"Saya 20 tahun ikut dengan Presiden, 30 tahun saya kenal Presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin."
Mahfud Md Nilai Demokrasi dan Hukum Indonesia Berada pada Situasi yang Tepat
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud Md menilai demokrasi dan hukum Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi yang tepat.
