Jokowi Komentari Kabinet Merah Putih Bentukan Prabowo-Gibran
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Solo, VIVA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ikut mengomentari Kabinet Merah Putih yang disusun oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo mengumumkan nama menteri kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam, 20 Oktober 2024.
Prabowo menamakan formasi kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih. Dia mengaku nama Merah Putih itu berdasarkan kesepakatan dari para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Dalam kabinet itu terdapat tujuh tokoh yang diplot sebagai Menteri Koordinator atau Menko. Total ada 109 orang yang terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri ditambah 26 wakil menteri.
“Semuanya 100 persen hak prerogatif presiden. Semuanya saya kita sudah lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo pada Minggu malam, 20 Oktober 2024.
Jokowi dan Iriana tiba di rumah pribadinya di Solo
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
“Siapapun yang telah dipilih itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi-kalkulasi yang matang. Saya menyakini yang dipilih Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada,” imbuhnya.
Ketika disinggung terkait apakah Prabowo meminta pertimbangan kepada dirinya saat penyusunan nama-nama kabinet itu, ia pun terlihat irit bicara. Ia menegaskann bahwa penyusunan nama Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden yang menggantikannya.
“Itu hak prerogatif presiden,” ucapnya singkat.
Sedangkan mengenai rencana Presiden Prabowo yang akan mengumpulkan para menterinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, mantan Wali Kota Solo itu pun menyambutnya dengan bak. Pasalnya dengan mengumpulkan para menteri selama beberapa hari di Lembah Tidak akan menjadi sarana untuk menyatukan pandangan.
“Itu kan bagus. Ada briefing menyamakan visi, mengkonsolidasi kabinet di awal. Saya kira sangat baik, sangat baik,” tegasnya.
Partai Oposisi Korsel Sebut Pemakzulan Yoon Hanya Langkah Awal, Selanjutnya Usut "Pemberontakan"
Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menyambut keputusan Majelis Nasional Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, setelah Yeon pengumuman darurat militer.
