Elite PKB Isyaratkan Cak Imin Jabat Menteri Bidang Perekonomian
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan ketua umum partainya, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menjabat menteri bidang perekonomian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Semoga saja. Itu urusan Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.
Sementara itu, saat ditanya kebenaran isu Cak Imin menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jazilul mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden RI.
Menteri Pertahanan yang juga calon presiden terpilih Prabowo Subianto (kiri) men
- ANTARA/Aditya Pradana Putra
“PKB dari awal sudah menyerahkan posisi apa pun kepada Prabowo. PKB berkomitmen dukung karena mengatasi masalah ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PKB memang berkomitmen menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam menghadapi kondisi masyarakat karena beban ekonomi.
“PKB yang ada di dalam kementerian maupun di DPR akan bersama-sama mengatasi masalah itu, mendukung pemerintahan Prabowo. Insyaallah berhasil, insyaallah perekonomian akan bagus,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa lebih baik semua pihak menunggu pengumuman resmi terkait kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. “Yang jelas semua kader PKB merasa terhormat, Muhaimin sudah hadir di Kertanegara,” katanya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
- VIVA/Yeni Lestari
Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober.
Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri dari politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo.
Kemudian pada Selasa, sebanyak 59 calon wakil menteri maupun calon kepala badan bertemu dengan Prabowo di kediamannya. (ant)
Wakil Mendagri Sebut AI Dahsyat tapi Harus Bijaksana untuk Menggunakannya
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama.
