Bahlil Akui Golkar Incar Kursi Pimpinan Komisi Energi di DPR
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengakui pihaknya mengincar kursi pimpinan komisi yang menangani energi di DPR RI. Dia menyampaikan hal tersebut jelang pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.
“Oh ya, kan Golkar sudah berusaha untuk menjadi pimpinan komisi di Energi,” kata Bahlil di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.
Menteri ESDM yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
- Tangkapan layar akun Youtube tvOne
Meski mengaku mengincar kursi tersebut, namun Bahlil enggan mengungkap kader yang akan diajukan untuk menjadi pimpinan. Ia menyebut belum mengantongi nama-namanya.
“Belum, belum,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM ini memastikan kursi pimpinan komisi yang bekerja sama dengan energi akan dipimpin oleh Partai Golkar. Ia mengungkap pihaknya telah berdiskusi dengan fraksi-fraksi lain ada di DPR RI.
“Kayaknya dalam komunikasi politik di antarsemua fraksi seperti itu. Tapi nanti kita lihat keputusannya, ya,” ucap Bahlil.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan Pimpinan DPR bakal merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Jumat, 11 Oktober 2024. Selain itu, penyusunan jumlah 13 komisi di DPR periode 2024-2029.
Menurut Dasco, Pimpinan DPR akan melakukan rapat finalisasi pembentukan 13 Komisi DPR itu pada pukul 14.00 WIB.
"Jadi, kami akan finalisasi nanti jam 14.00. Jadi, nanti jam 14 kami akan finalisasi di DPR untuk kemudian dibawa ke Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (Badan Musyawarah) pada hari Senin," kata Dasco di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Setelah itu, lanjut Dasco, 13 komisi yang sudah dibentuk akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa, 15 Oktober 2024. Dasco menekankan, pihaknya melakukan rapat secara maraton agar komisi-komisi di DPR 2024-2029 segera bekerja.
"Insya Allah, Selasa kita akan paripurnakan. Dan, Selasa itu juga kita akan secara maraton melantik pimpinan-pimpinan AKD agar hari Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," kata Dasco.
Pun, Dasco menambahkan jumlah 13 Komisi DPR yang sudah beredar di publik menyesuaikan dengan kementerian dan badan di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.
Meskipun, kata dia, masih terbuka ada perubahan tergantung jumlah Kementerian dan Badan Pemerintahan baru Prabowo.
"Komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Nah, sehingga hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru," lanjut Dasco.
