Bamsoet Minta Para Ketum Parpol Patuh Pesan Prabowo agar Kader yang Jadi Menteri Tak 'Merampok' APBN
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur.
Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan para ketua umum partai politik untuk tunduk dan patuh pesan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar para kadernya yang nanti menjabat sebagai menteri, tidak mencari uang dari APBN melalui proyek. Hal itu diingatkan Bamsoet guna mencegah kebocoran APBN yang setiap tahun terus meningkat.
Politikus Golkar itu mengatakan partai politik merupakan tulang punggung demokrasi yang menjadi pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.
"Dalam menempatkan kader partainya yang akan duduk di kabinet, ketua partai politik harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri," kata Bamsoet kepada awak media, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Airlangga Hartarto dan Waketum Golkar Bamsoet
- Dok. Golkar
Ditekankan Bamsoet, dalam menentukan arah kebijakan negara, partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena dalam UUD 1945 parpol diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
"Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai politik perlu dilakukan. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Bamsoet.
Mantan Ketua MPR ini mengatakan parpol harus mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, parpol juga harus punya standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik.
Untuk itu, kata Bamsoet, sistem demokrasi internal partai politik harus berjalan baik dan terbuka agar partai politik lebih mudah memilih serta mengirim kader terbaik untuk duduk di dalam pemerintahan.
"Partai politik jangan hanya menjadi milik segelintir orang, sehingga dalam mengajukan kader yang duduk di eksekutif hanya berdasarkan kedekatan, tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas kader yang diajukan," imbuhnya.
