Era Prabowo Dinilai Nihil Oposisi, Jusuf Kalla Yakin Tetap Ada Kritik dari Internal
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) buka suara soal komposisi kabinet di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai nihil oposisi.
Jusuf Kalla menilai akan tetap ada kritik dari internal pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Terjadi di dalam ya akan terjadi perbedaan pendapatnya di dalam," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC) usai peluncuran buku Kabinet Indonesia Bersatu I, Kamis, 10 Oktober 2024.
Dengan begitu, JK yakin jika pendapat dan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap hadir. Meski, kata dia, bentuk kritik yang nantinya ada yakni soal perbedaan pendapat yang terjadi antar pemerintah. "Iya, pasti perbedaan pendapat itu ada," katanya.
Wapres RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK (kanan) di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Juni 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran di periode 2024-2029 mendatang digadang akan nihil oposisi.
Seluruh partai politik baik yang menjadi lawan di Pilpres 2024 terlebih yang menjadi koalisi, akan tergabung dalam pemerintahan tersebut.
Kekinian, sinyal bergabungnya partai politik di pemerintahan Prabowo-Gibran akan datang dari PDIP setelah adanya kabar akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.
Hanya saja, hingga hari ini belum diketahui kapan agenda pertemuan itu direalisasikan. Pasalnya, kedua sosok tersebut disebut masih sama-sama mencocokkan jadwal pertemuan.
Jika PDIP bergabung nantinya, maka dipastikan seluruh partai politik baik di eksekutif maupun legislatif akan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Terkait dengan kondisi ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan figur yang jadi menteri adalah hak prerogatif Prabowo selaku Presiden RI terpilih. Ada beberapa kader yang diisukan jadi menteri Prabowo.
"Kami menghormati urusan menteri itu, prerogatif Presiden," kata Hasto, usai hadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Pemenangan Pilkada 2024 di Medan, Minggu 6 Oktober 2024.
Hasto menyarankan kepada Prabowo agar memilih menteri yang profesional dan mampu membantu kinerja Presiden dalam menghadapi tantangan di masa depan.
"Hanya kami melihat tantangan-tantangan yang ada. Kami berharap pak Prabowo membentuk kabinet profesional, yang kabinet-kabinet yang menyelesaikan tantangan ke depan, karena negara miliki kita tanggung jawab semua. Apapun perannya," ujar Hasto.
Lantas, apakah PDIP akan bergabung dengan kabinet Prabowo? Hasto menjawab hal itu tergantung keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
"Bergabung atau tidak itu keputusan strategis yang menjadi kewenangan ibu Megawati," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP dan Gerindra maupun Prabowo serta Megawati adalah sahabat politik di Tanah Air. Menurut dia, PDIP memiliki tujuan sama membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
Dia mengatakan, PDIP akan membangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri terutama tantangan politik. "Yang tidak mudah terutama masalah pangan yang alami deflasi itu, diperhatikan dan kami harapkan untuk fokus utama kabinet Prabowo," ujar Hasto.
