Bawaslu Ultimatum Calon Kepala Daerah Tak Libatkan Anak-anak dalam Giat Debat dan Kampanye
- ANTARA/Yudhi Mahatma
Jakarta, VIVA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengultimatum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar tak melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan debat ataupun kampanye.Â
Anggota Bawaslu RI Puadi menyebut KPU sebagai penyelenggara debat paslon mesti mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.
Puadi menerangkan, dalam instrumen tersebut, anak-anak tak boleh dieksploitasi dalam kegiatan kampanye.
"Terdapat UU Perlindungan anak yang harus menjadi acuan bagi perlindungan anak agar tidak dieksploitasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye," kata Puadi dikutip pada Rabu, 9 Oktober 2024.Â
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi
- ANTARA
Lebih lanjut, Puadi mengatakan, kendati dalam UU Pilkada maupun PKPU Nomor 13 Tahun 2024, tidak mengatur ketentuan larangan melibatkan anak dalam debat. Namun, kata dia, jika merujuk pada pendapat mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024, isinya pada intinya menegaskan bahwa sesuai dengan prinsip erga omnes.
"Ketentuan mengenai larangan kampanye dalam penyelenggaraan Pilkada semestinya otomatis merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berlaku baik untuk Pilkada maupun Pemilu," imbuhnya.Â
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
