Janji Prabowo Mengatasi Kemiskinan, Lanjutkan Program Jokowi Seperti Bansos hingga Mekaar
- Tangkapan layar
Jakarta, VIVA – Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos, adalah diantara program yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada juga program seperti berbagai kredit usaha hingga program pembiayaan Mekaar. Itu semua untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
Tekad Prabowo untuk kemiskinan ekstrem bisa ditekan tersebut termuat dalam buku 'Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur', pada halaman 179.
Memberantas kemiskinan menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, setelah resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.
“Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” janji Prabowo.
Buku tersebut adalah Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dimana terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan efektif begitu dilantik oleh MPR RI pada 20 Oktober hingga 2029.
“Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.
“Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Agustus 2024.
Kebijakan yang telah dilaksanakan Presiden Jokowi, akan diteruskan oleh Prabowo. Seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Melengkapi itu, Prabowo menyiapkan kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perikanan, kredit usaha perkebunan, nelayan, masyarakat pesisir, UMKM, kredit usaha start up dan kredit milenial.
“Sebelum tahun 2029, angka kemiskinan harus bisa turun di bawah 7 persen dan kita harus mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas 80,” katanya.
Untuk program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN pembiayaan ultramikro, dipastikan akan dilanjutka era Prabowo. Program yang mulai efektif tahun 2016 itu dianggap tepat.
Untuk diketahui, PNM Mekaar ini menjadi andalan pemerintahan Jokowi dalam 8 tahun ini. Pada pemerintahan Presiden Jokowi juga terbentuk holding ultramikro yang terdiri dari tiga perusahaan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk, PNM, dan PT Pegadaian.
Ada lonjakan yang sangat besar dalam penyaluran modal serta jumlah nasabah PNM Mekaar selama 8 tahun ini. Hingga akhir 2016, jumlah nasabah aktif Mekaar 443 ribu orang dengan pembiayaan senilai Rp 800 miliar.
“Perputaran dari yang dulu Rp 800 miliar, dalam delapan tahun sudah melompat menjadi Rp 244 triiliun. Dan, ini yang baik, kita memberikan kail bukan memberikan bantuan. Ndak! Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng,” kata Presiden pada Januari 2024 di Bandung seperti dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Juga dilakukan pembandingan pencapaian PNM Mekaar dengan pelopor pembiayaan ultramikro di dunia yakni Grameen Bank di Bangladesh.
“Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira kita bisa dapat Nobel kalau diajukan (dengan) nasabah 15,2 juta nasabah dan (mengucurkan dana) Rp244 triliun,” kata Presiden Jokowi.
Muhammad Yunus adalah ekonom Bangladesh yang membentuk Grameen Bank. Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena memelopori konsep kredit ultramikro dan keuangan mikro.
Dirut BRI, Sunarso Menyebut PNM Mekaar memang mirip yang dijalankan Grameen Bank, dimana mayoritas kredit diberikan untuk perempuan produktif. BRI menjadi induk dari holding ultramikro ini.
Bahkan menurutnya, PNM layak dinobatkan sebagai group lending ultramikro terbesar di dunia.
“Saya share ini karena PNM bagian dari holding ultramikro pantas mengklaim dirinya sebagai group lending terbesar di dunia," kata Sunarso dalam paparan kinerja BRI, Rabu 30 Januari 2024.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebut kalau program Mekaar ini punya peran penting menekan angka kemiskinan ekstrem nasional. Tergambar dari peningkatan kesejahteraan para nasabahnya. \
Stafsus Presiden Jokowi itu pada akhir September 2024, ditemani Dirut PT PNM Arief Mulyadi, bertemu langsung dengan para perempuan nasabah dan para AO PNM Mekaar di Desa Telemung, Kabupaten Banyuwangi.
Arief Mulyadi mengungkapkan program Mekaar memang menyasar para pelaku usaha termasuk ibu-ibu yang baru mau menjalankan usahanya. Data yang digunakan untuk menyasar para nasabah Mekaar adalah data kemiskinan yang dirilis pemerintah.
PNM menjadi salah satu dari 3 Pilar Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam urusan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami bergerak dari data kemiskinan. Kami akan masuk satu daerah, akan intensif di situ, ke daerah-daerah kemiskinan," kata Arief Mulyadi di Banyuwangi.
Arif Budimanta mengakui, program Mekaar punya efek ganda. Yakni penyediaan lapangan pekerjaan baru di daerah tidak hanya di perkotaan.
Sementara, Deputi Bidang Usaha Mikro Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Yulius, menyebut Mekaar berhasil memenuhi tujuannya dalam pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses permodalan di berbagai wilayah Indonesia.
Meski menurutnya Mekaar ke depan harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, pelayanan digital serta perluasan jangkauan segmen yang belum optimal dilayani.
“Khususnya perlu dikaji ulang terkait dengan suku bunga pinjaman yang tinggi. apakah itu akan memberatkan nasabah dan membebani biaya operasional, atau tidak,”.
Dia menjelaskan, kunci dari keberlanjutan dan keberhasilan program Mekaar ke depan adalah dukungan hingga komitmen pemerintah yang kuat.
“Program ini diproyeksikan tetap menjadi bagian penting dari strategi memberantas kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Deputi MenkopUKM itu.
