Jubir RIDO: Di Kepemimpinan RK, Jabar Berhasil Jaga Stabilitas dan Kerukunan antar Umat Beragama
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias RK dinilai sebagai sosok Pancasilais. Kepemimpinan RK saat jadi Gubernur Jawa Barat jadi penilaiannya.
Demikian disampaikan Juru Bicara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Billy Mambrasar. Dia menepis RK jika dianggap sosok yang intoleran.
"Dengan tegas saya mengatakan bahwa Ridwan Kamil adalah sosok Pancasilais sejati yang menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman dan inklusivitas," kata Billy, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dia mengatakan RK merupakan seorang diaspora yang lama tinggal bertahun-tahun di luar negeri. Kata dia, eks Wali Kota Bandung itu memiliki pengalaman langsung hidup di tengah masyarakat multikultural.
Maka itu, ia bilang, sosok RK melihat adanya perbedaan bukanlah tantangan. Namun, melainkan kekuatan yang mesti di-embrace dan dimanfaatkan untuk memperkuat Jakarta sebagai kota yang inklusif serta dinamis.
Pasangan RK-Suswono bersama elite pendukungnya seperti Heikal Safar.
- Istimewa
Menurut dia, RK memiliki rekam jejak panjang sebagai pemimpin yang inklusif dan pro-keberagaman. Dia bilang selama menjabat Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, RK punya berbagai inisiatif dan program lintas agama yang terus didukung.
Dijelaskan dia, hal itu terbukti dari peningkatan signifikan sebesar 7,12 poin angka Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Jawa Barat dari 72,6 poin pada 2016 jadi 79,72 poin pada 2022. Peningkatan itu mencerminkan tingginya semangat toleransi di kalangan warga Jabar.
Dia mengatakan hal itu karena lebih dari 90% masyarakat Jabar menunjukkan sikap terbuka terhadap keberagaman keyakinan.
Ia menekankan Angka Indeks Kerukunan Beragama di Jabar melampaui angka rata-rata secara nasional yang berada di 75,36%. Menurut dia, data itu menjadikan Jabar di bawah kepemimpinan RK sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan agama terbaik.
"Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Jawa Barat yang sebelumnya dinilai rentan terhadap konflik berbasis agama, justru berhasil menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama," ujar Billy.
Maka itu, Billy membantah tudingan yang menyebutkan RK hanya fokus menghadirkan program untuk satu agama tertentu saja, yaitu Islam lewat Magrib Mengaji.
Kata dia, gerakan Magrib Mengaji bukanlah gerakan baru atau eksklusif karena telah ada sejak era Gubernur Anies Baswedan, yang dimulai pada 2019 di bawah koordinasi Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Pemprov DKI Jakarta.
“Ini bukan masalah eksklusivitas agama, melainkan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun, umat beragama lain akan difasilitasi secara adil dengan cara yang sesuai,” jelas Billy.
Menurut dia, pasangan RIDO akan melanjutkan dan membenahi pelaksanaan program ini untuk memastikan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Dia menekankan upaya itu sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi yang sudah lama ada di masyarakat muslim.
"Namun, pasangan RIDO berkomitmen bahwa program keagamaan lain juga akan mendapatkan perhatian yang sama, sehingga menciptakan Jakarta yang inklusif bagi semua pemeluk agama," ujar Billy.
Lebih lanjut, Billy menuturksn, pasangan RIDO juga punya program strategis untuk menjaga kerukunan umat beragama di Jakarta. Program itu termasuk Dana Operasional Rumah Ibadah yang akan mendukung kegiatan operasional dan layanan sosial di semua rumah ibadah.
Selain itu, program Jakarta Harmoni juga dihadirkan untuk memfasilitasi ruang dialog antara tokoh agama, pemuda, dan masyarakat dari berbagai agama untuk membangun perspektif yang saling menghargai.
"Pasangan RIDO berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, toleran, dan berkeadaban, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila." jelas Billy.
"Mari kita laksanakan pilkada ini dengan damai, penuh keceriaan, tanpa hoaks dan fitnah yang dapat memecah belah kita sebagai bangsa,” katanya.
Ridwan Kamil Bilang Banyak Temuan di Pilkada Jakarta tapi Kenapa Tidak Gugat ke MK?
Ridwan Kamil yang maju Pilkada Jakarta berpasangan dengan Suswono, menyebut pihaknya menemukan banyak temuan dalam pelaksanaan pilkada di Jakarta. Kenapa tak gugat ke MK?
