Olly Dondokambey: Megawati Bilang PDIP Bantu Pemerintahan Prabowo
- Kemhan RI
Jakarta, VIVA – Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey memastikan partainya akan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029 mendatang.
Menurut Olly, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan hal tersebut. Karena bagi Megawati, Indonesia tidak mengenal sistem oposisi dan koalisi.
"Pada prinsipnya, kerja sama itu sudah berjalan dan Ibu (Megawati) juga bilang kita tidak mengenal oposisi. Jadi kita bekerja sama-sama, kita membantu Pak Prabowo di dalam menjalankan pemerintahan ke depan," kata Olly kepawa awak media Senin, 7 Oktober 2024.
Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey
- VIVA.co.id/Ahmad Farhan
Olly menyebut, dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo-Gibran tak terhindarkan. Karena saat ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Menurut Olly, Pemerintahan Prabowo-Gibran mau tidak mau harus bekerja sama dengan Puan Maharani selalu Ketua DPR.
"Yang jelas, kan kerja sama sudah jalan. Karena apa? Mbak Puan sudah jadi Ketua DPR. Segala program pemerintah, kan Mbak Puan yang ketok. Artinya kan sudah jalan, tinggal seperti apa kelanjutannya, kita tunggu hasil pertemuan Ibu sama Pak Prabowo aja," kata Olly.
Hanya saja, Olly tidak mengetahui secara pasti soal PDIP bakal mendapatkan jatah kursi kabinet atau tidak dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo untuk 5 tahun ke depan.
Olly menambahkan, kursi kabinet untuk PDIP tergantung pembicaraan Megawati dan Prabowo yang rencananya akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau itu urusan kabinet kan bukan urusan saya, itu urusan Pak Prabowo. Apa dia meminta Ibu mengusulkan dan dia menyetujui, ya urusan Pak Prabowo. Itu hak prerogratif Presiden," imbuhnya.
Prabowo Tetapkan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Eks Dirjen Bea Cukai: Sasaran Utama Orang Super Kaya
Mantan Dirjen Bea Cukai, Permana Agung Dradjattun memuji keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah.
