KPU Sudah Siapkan Tiga Tema Debat untuk Cagub-Cawagub Jawa Timur
- Antara
Surabaya, VIVA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana mengatakan bahwa debat perdana calon gubernur Jawa Timur dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 di Surabaya akan mengusung tema kebutuhan dasar.
Menurut dia, sejumlah subtema pada debat perdana adalah terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Adapun, debat untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 akan dilaksanakan tiga kali selama masa kampanye yang diikuti oleh tiga pasangan calon tersebut.
Pada Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yakni nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan nomor urut 3 adalah Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta.
"Sekarang KPU Jatim sedang membahas dengan tokoh akademisi, tokoh masyarakat untuk menentukan panelis debat yang sesuai dan layak jadi panelis debat. Total panelisnya ada lima," kata Wisnu dilansir Antara pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Eka Wisnu Wardhana
- Antara
Untuk debat kedua dan ketiga, lanjut Wisnu, KPU belum bisa memastikan terkait lokasi pelaksanaan debat. Kata dia, untuk debat kedua akan dilaksanakan pada 3 November, dan debat ketiga pada 16 November 2024.
"Debat kedua dan ketiga masih belum kita tentukan detail lokasi, yang jelas di Surabaya. Untuk tema debat kedua adalah ekonomi dan infrastruktur, subtema pertumbuhan, pemerataan sarana prasarana, dan lapangan pekerjaan," jelasnya.
Selanjutnya, Wisnu menyebut untuk debat ketiga akan mengusung tema hukum, birokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan subtema birokrasi kebudayaan dan hukum.
Berdasarkan jadwal, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berlangsung pada 27 November dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada 27 November hingga 16 Desember 2024.(Ant)
Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.
