Tunjangan Anggota DPR Pengganti Rumah Dinas Akan Dibahas, Berapa Besarannya?
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA untuk anggota DPR periode 2024-2029, tidak ada lagi. Melainkan diganti dengan tunjangan. Berapa besaran tunjangan tersebut? Tercatat, RJA DPR RI ada di Kalibata Jakarta Selatan, dan di Ulujami Jakarta Barat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya akan membahas besaran uang tunjangan perumahan anggota dewan pada pekan depan. Tunjangan itu sebagai ganti tidak lagi diberikannya fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR yang baru dilantik 1 Oktober 2024 itu.
"Kami baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyatakan, seluruh anggota legislatif yang kembali terpilih juga sudah mengosongkan rumah dinas itu sejak 30 September.
"Saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar kebijakan itu dilakukan karena kondisi rumah dinas yang sudah tua, sehingga membuat biaya perawatan membengkak.
"Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak balance. Dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel," kata Indra kepada wartawan.
Meski begitu, kata Indra, besaran uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih belum diputuskan.
"Besarannya masih di konsultasikan. Mengingat sewa rumah seputar Senayan sangat fluktuatif," ujarnya.
Selain itu, Indra juga tidak membantah perubahan kebijakan menyikapi proyeksi anggota Dewan akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut dia, hal itu menjadi pertimbangan, di samping sisi ekonomisnya.
"Nah, berkaitan dengan IKN saya kira di samping juga yang sudah tidak ekonomis dalam pemeliharaan rumah jabatan, saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan karena kita juga punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN. Saya kira itu benar juga (karena IKN) sebagai sebuah pertimbangan, tapi pertimbangan utamanya adalah kita ingin yang lebih ekonomis ke depan seperti apa dalam pengelolaan keuangan di Dewan," imbuhnya
DPR Tantang Menteri Kehutanan Cabut IPPKH Tambang Nakal
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti rusaknya hutan di Indonesia serta lambatnya proses reforestrasi atau penghutanan kembali oleh perusahaan tambang pengguna izin p
