Plh Presiden PKS Aher: PKS Akan Jadi Bagian Pemerintahan Prabowo, Bagian Dari Koalisi

Ahmad Heryawan saat aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS.
Sumber :
  • istimewa

Jakarta, VIVA – Pelaksana harian atau Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, memastikan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Tahun 2025 Paling Tinggi Sepanjang Sejarah RI

Hal itu ditegaskan Aher saat ditanya mengenai adanya pembahasan antara PKS dan Prabowo perihal kursi menteri

"Singkatnya, bahwa PKS betul akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo atau akan menjadi bagian dari koalisi," kata politisi yang akrab disapa Aher itu, kepada wartawan di Kantor DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024. 

Prabowo Cetak Sejarah: Utamakan Pendidikan dalam APBN

Pada Pilpres 2024, PKS menjadi bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Saat disinggung mengenai ada tidaknya nama kader PKS yang sudah diusulkan ke Prabowo untuk dipilih menjadi menteri, Aher mengaku belum mengusulkan. 

Dia kemudian menegaskan urusan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo selaku Presiden terpilih. Maka dari itu, Aher meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi dari Prabowo secara langsung.

Prabowo; Bangunan Sekolah di Indonesia Harus Bagus Semua

"Sepengetahuan saya belum ada ya, dari partai manapun belum ada yang diusul. Belum ada nama-nama yang diumumkan, karena tentu pengumuman itu, pengumuman siapa-siapa yang jadi menteri kan itu hak preogatif Pak Presiden," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komposisi kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan rampung jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. 

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2024. 

Dasco menjelaskan, Prabowo masih melakukan simulasi terkait jumlah kementerian di pemerintahannya mendatang. Dia menyebut, penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untuk mengoptimalisasi program dan janji kampanye Prabowo-Gibran.

"Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya